Disalurkan Dana Tunda Salur RAPBD-P Natuna Naik Menjadi 1.31 Trilyun

Natuna, (kepripos.co.id)-

“Perubahan Anggaran Belanja Daerah (APBD) Natuna tahun 2019 bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran sehingga seluruh proses pelaksanaan roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan optimal ,” hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna Drs. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, MA. dalam acara penyampaian pidato RAPBD P tahun 2019, di Ruang Paripurna DPRD Natuna, 20/08/2019, pagi.

Lanjut Ngesti, kebijakan perubahan anggaran belanja Daerah mengacu pada pasal 316 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 2014 dan pasal 81 tentang peraturan perubahan pengelolaan Daerah berdasarkan beberapa perubahan rencana belanja Daerah.
Perubahan anggaran belanja Daerah di dasarkan beberapa substansi yaitu, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi akan kegiatan dan jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran yang lebih pada tahun sebelumnya harus di jalankan, keadaan darurat dan mendesak serta keadaan luar biasa, sampai Ngesti.

APBD pertama tahun 2019 sebes sebesar Rp 1,13 trilyun menjadi Rp 1,31 trilyun pada RAPB Perubahan yang bersember dari pendapatan asli Daerah, dana perimbangan, bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

Belanja daerah di bagi menjadi belanja langsung dan tidak langsung, belanja langsung Rp 809,75 milyar dan belanja tidak langsung digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp 567,94 milyar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan ini kata Ngesti dialokasikan sebesar Rp 99,80 miliar. Kemudian Dana Perimbangan dialokasikan sebesar Rp 1,03 triliun. Dan Lain-lain pendapatan yang sah di anggarakan sebesar Rp 180,99 miliar.

Ngesti juga menyampaikan terimaksih kasih ke Pemerintah pusat karena sudah merealisasi dana yang tunda salur Kabupaten Natuna, sehinggap APBD Natuna tahun 2019 mencapai Rp 1 .31 trillyun

Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra, S.Sos mengatakan,” pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pembelanjaan Daerah (APBD) mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) no 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Mendagri no 13 tahun 2006 serta peraturan Mendagri no 21 tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan Daerah serta pedoman perubahan keuangan Daerah”.1.

Lanjut Candra, rancangan peraturan Daerah (Ranperda) yang baru saja diserahkan ke anggota DPRD akan di bahas bersama badan Legislatif dan Eksekutif untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) APBD Natuna tahun 2019.

Kegiatan ini di hadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Natuna Daeng Amhar, M. Si. Anggota DPRD Natuna, FKPD, OPD, serta para tamu undangan.**

Laporan : R.2/ Irwanto

Sharing