Rapat Paripurna DPRD Natuna: Pidato Pengantar Bupati Natuna Tentang Ranperda

Natuna, (Kepripos.co.id)-

“Sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi Daerah nyata dan bertanggung jawab, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat peraturan Daerah sebagai instrumen aturan yang sah.”

Hal ini disampaikan oleh Bupati Natuna Drs. H. Abdul Hamid Rizal, M. Si. dalam acara sidang paripurna DPRD Natuna dengan agenda penyampaian pidato Bupati tentang Ranperda, di ruang rapat paripurna DPRD Natuna, 29/10/2019, siang.

Lanjut Hamid, walaupun Perda yang di buat hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan namun tetap tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta bertentangan dengan kepentingan umum.

Ketua DPRD Natuna Andes Putra, S. Pd. selaku pimpinan rapat mengatakan ” bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 telah disepakati bersama urusan penambahan Ranperda tentang Rancangan perubahan ketiga atas peraturan Daerah Kabupaten Natuna nomor: 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah, pembentukan dan susunan Badan Kesatuan bangsa dan Politik, perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah dari tahun 2005-2025″.

Lanjut Andes, untuk sekarang ini baru dua Ranperda yang di ajukan oleh Bupati Natuna untuk proses yang lebih lanjut, Ranperda ini akan di tindak lanjuti oleh pihak DPRD Natuna agar menjadi peraturan yang di akui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.
Kegiatan rapat paripurna ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Natuna Wan. Siswandi, S. Sos. M. Si. FKPD, OPD, Ketua Apindo Cucu, Anggota DPRD Natuna, serta para tokoh adat. ** R.02

Lapiran : Irwanto

Sharing