Revisi RPJPD di Paripurnakan DPRD Natuna

Natuna, (Kepripos.co.id)-

“Perubahan RPJPD Kabupaten Natuna tahun 2005-2025 disusun dalam rangka memenuhi amanah undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD”, hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Natuna Dra. Hj. Ngesti Yuni Suprapti, Ma. dalam acara rapat paripurna DPRD Natuna dengan agenda pidato Wakil Bupati tentang Ranperda revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dearah (RPJPD) di ruang rapat Paripurna DPRD Natuna, Provinsi Kepulauan Riau 18/11/2019, siang.

Lanjut Ngesti, sesuai pasal 36 ayat 1 Permendagri 87 tahun 2017 bahwa kepala Daerah dapat menyampaikan Ranperda tentang perubahan RPJPD kepada DPRD untuk di bahas dalam rangka memperoleh persetujuan DPRD bersama kepala Daerah yang merupakan rangkuman visi misi dan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan yang akan di capai duapuluh tahun kedepan, sehingga sesuai keputusan badan musyawarah DPRD.

Selain itu, terjadinya perubhan RPJPD yang dikarenakan terjadi perubahan kewenangan daerah pasca ditetapkan UU No 23 tahun 2014 yang berdampak langsung pada visi dan misi dalam RPJPD. Perubahan itu terjadi yang disebabkan oleh kondisi, tantangan, permasalahan dan isu strategis pembangunan Internasional,nasional maupun regional. Perubahan Rencana Tata ruang Wilayah dan kajian lingkungan lingkungan hidup trategis (KLHS), RPJPN dan RPJMN.juga tidak kalah pentingnya perubahan ini yang belum mempu mengakomudir pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGS).

Dalam kesempatan yang sama ketua DPRD Andes Putra, S. Pd. mengatakan ” telah di sepakati bersama tentang tambahan Ranperda di tahun 2019 yaitu, Ranperda tentang susunan perangkat Daerah, Ranperda tentang kesatuan dan susunan kesatuan bangsa serta politik dan Ranperda tentang perubahan Rancangan Perubahan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Natuna tahun 2005-2025, agar bisa dijadikan suatu peraturan yang memihak kepada masyarakat”.

Lanjut Andes, sebelumnya pihak DPRD Natuna telah menerima dua Ranperda yang telah di proses untuk bisa dijadikan suatu peraturan Daerah yang sah, rapat paripurna ini telah mengikuti mekanisme dan peraturan yang berlaku, sehingga diharapkan dari hasil rapat ini bisa membawa dampak yang positif bagi perubahan dan kemajuan Natuna.

Sebagaimana sesuai dengan tahapan penyusunan dimaksud, dari hasil penyelarasan, penajaman, klarifikasi, dan kesepakatan visi misi, arah kebijakan dan sasaran pokok tentang perubahan RPJPD tahun 2005-2025 dapat dirumuskan sebagai berikut, permasalahan pembangunan Daerah, isu strategis pembangunan Daerah yang perlu menjadi perhatian kita bersama, arah kebijakan pembangunan Daerah, serta sasaran pokok arah pembangunan.
Rapat paripurna kali ini juga dihadiri oleh FKPD, OPD, tokoh adat, tokoh agama, serta para tamu undangan.***

Sharing