Untuk Penyelenggarakan Otda Natuna Ajukan 51 Perda Baru

Natuna,( Kepripos.co.id)

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan daerah. Kepala daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintah daerah membuat peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai kondisi dan aspirasi masyarakat serta kawasan daerah, disampaikan Wail Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti dalam rapat paripurna padato pengantar Ranperda di ruang paripurna DPRD Natuna , 05/05/2019.

Wabup Ngesti menyampaikan 51 Ranperda melalui paripurna DPRD Natuna untuk dibahas, yakni;

Ranperda tentang penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda tentang pengendalian bahaya kebakaran, Ranperda tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Ranperda tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Kabupaten Natuna, Ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian Ranperda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah, Ranperda tentang Perangkat Desa, Ranperda tentang pencabutan atas Perda nomor 8 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan Badan Isaha Milik Desa (BUMDes) , Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Desa dan Kelurahan, jumlah Perda yang direvisi sebanyak 40 perda.

“Dengan adanya pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah, maka terjadilah perbedaan luas dan batas desa dan kelurahan. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap beberapa Perda tersebut,” kata Ngesti.

Selain Ranperda di atas Ngesti juga menyampaikan Ranperda tentang perubahan perda pembentukan Kecamatan Pulau Tiga, Ranperda tentang Tempat pelelangan ikan dan Ranperda tentang Perubahan status sebagai wilayah Kelurahan menjadi Desa yaitu, Kelurahan Sedanau dan Kelurahan Sabang Barat.

Setelah pembacaan pidato ranperda, kemudian Wakil Bupati menyerahkan Randa kepada DPRD yang diterima oleh Pimpinan Rapat Daeng Amhar. ****

Redaksi

Sharing