Tambang Lingga: IUP Pasir Bangunan/Darat, Pasir Silika/Kuarsa Diduga illegal

Penambangan Pasir Skala Besar Marak di Lingga (Bag: III)

LINGGA – Syarat mutlak untuk mendapatka izin WIUP harus memiliki rekomendasi Bupati Lingga sebagaimana disyaratkan dalam PP No. 23 Tahun 2010, bahwa sebelum Gubernur terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi Bupati/Walikota sebelum menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Kegiatan Pengawasan rutin usaha pertambangan dilakukan  berdasar pada pasal 140 UU Nomor 4 Tahun 2009 mengenai kewenangan Pemerintah dalam hal Pengawasan  Lingkungan: Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan.

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang. Syarat inti dari sebuah pertambangan adalah: Faktor Hukum, Lingkungan dan sosial masyarakat.

Disinilah peranan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), sesuai dengan ketugasannya DLH melakukan fungsi pengawasan terhadap usaha dimaksud yang dijalankan di wilayah Kabupaten Lingga. Sebab, Tujuan pengawasan untuk mengetahui dalam hal ini memantau, mengevaluasi, dan menetapkan status ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, Izin Lingkungan, dan Izin PPLH meliputi Izin Pembuangan atau Pemanfaatan Air Limbah, Izin TPS LB3, dalam menjamin kelestarian fungsi lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Saat ini Pertambangan Pasir Bangunan dan Tambang Pasir silika/ Kuarsa di wilayah Kabupaten Lingga keberadaannya hampir diseluruh kecamatan mau itu yang illegal dan legal. Maraknya pertambangan tersebut menuntut pihak Dinas LH Kab Lingga berperan aktif untuk melakukan pengawasan. Seperti yang dilakukan pada Rabu tanggal 08 April 2020, di Camp PT. Growa Indonesia, Kp. Cukas, Desa Tanjung Irat, Kec. Singkep Barat, Kab. Lingga. telah dilaksanakan Sidak Pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemkab. Lingga terhadap kegiatan tambang pasir.

Menurut sumber Kepripos.co.id bahwa hasil Sidak tanggal (8/4/2020) yang dilakukan kemarin, bahwa pihak PT. Growa Indonesia tidak dapat menunjukkan Dokumen legalitas Perusahaan pada saat pertemuan begitu juga tambang-tambang lainnya. Artinya, pihak Dinas LH Kab. lingga rutin melakukan fungsi pengawasan dilapangan.

Hasil wawancara Kepripos.co.id Kepala Dinas LH Lingga melalui Kepala bidang Lingkungan Dinas LH Lingga bapak Joko melalui HP/Whatyshapp (5/5/2020) seputar keberadaan Tambang Pasir Darat/bangunan di wilayah Lingga sbb:

“Kami turun dalam rangka pemantuan pengelolaan lingkungan hidup apakah sudah sesuai dengan dokumen uklupl atau belum. Masalah di lokasi memang tidak ada dokumen tapi dokumen perizinan (perusahaan – red) semua di kantor pusat oleh sebab itu kami menyarankan agar segala perizinan dan dokumen yang fotocopy harus ada di lokasi,” jelas Joko menjelaskan soal sidak pada tanggal(8/4/2020).

Soal banyak perusahaan Tambang yang tak memiliki izin sesuai peraturan?

“Untuk masalah izin pertambangan bukan tufoksi kami, bisa minta penjelasan ke Dinas PTSP Kab. Lingga. Kalau Dinas LH cuma izin lingkungan saja, untuk rekomendasi bupati melalui Dinas PTSP Kab.Lingga. Karena sistem perizinan satu pintu semuanya lewat PTSP. Dinas LH hanya rekomendasi lingkungan,” jelas Joko.

Menurut Joko, Sejak tahun 2019 izin lingkungan sudah di Dinas PTSP, LH hanya rekomendasi lingkungan. Sebab, Izin lingkungan bukan langkah awal tp setelah izin prinsip. Sebelum rekomendasi ada syarat 2 administrasi yang harus dilengkapi: 1. rekomendasi dari tkprd bahwa lokasi sudah sesuai dengan tata ruang. 2. Profile perusahaan 3 dokumen lingkungan. Hingga saat ini ada 6 rekomendasi lingkungan untuk pertambangan pasir, ungkapnya.

Ketika ditanya nama perusahaan apa saja yang telah mendapat rekomendasi lingkungan dan lokasinya dimana saja?

Joko menjawab pada tanggal (6/5/2020): 1. Pt. Growa indonesia 2. Pt. Indo inter intraco 3. Cv. Singkep tuah persada 4. Pt. Bintan batam pratama 5. Pt. Energi singkep bertuah 6. Pt. Sirtu alam persada.

Ini tambang pasir darat biasa atau pasir kuarsa?
“Pasir Darat. Sesuai IUP yang dikeluarkan”.

Berarti IUP nya pasir darat ya pak. Bukan pasir kuarsa?
“Karena ada yg bunyi pasir silika/ kuarsa , ada yang pasir darat jadi kita sesuai dengan yg ada di IUP-nya”.

Menurut bapak itu bisa. IUP pasir darat tapi yg diambil atau dijual pasir kuarsa?
” Itu kewenangan dinas ESDM Provinsi jadi saya tak bisa jawab,” jelas Joko.

Apa himbauan yang bisa bapak sampai kepada para penambang saat ini?

“Himbauannya: Dokumen perizinan yang fotocopy harus ada di lokasi sebagai dasar bahwa usaha atau kegiatannya legal. Lalu, K3 tenaga kerja harus ditingkatkan, Kebersihan bengkel perusahaan perlu ditingkatkan,” harap Joko.

Bagaimana bisa IUP Pasir Bangunan, tapi yang diambil adalah pasir Kuarsa. Apakah ini artinya pengambilan pasir kuarsa tersebut illegal? Sebab, diketahui kandungan pasir darat/Bangunan di lingga memiliki kandungan pasir silika/ kuarsa yang banyak.

Berapakah luasan IUP Eksplorasinya  dan IUP Eksploitasi  Pasir Silika/Kuarsa, dan berapa luasan IUP OP dan ekplorasi  Pasir Bangunan? Lalu siapakah penampung pasir Silika/ Kuarsa dari hasil tambang pasir Bangunan/darat biasa?***

(KP. 01-MM)

Sharing