Eksploitasi SDA Berpotensi Jadi Ladang Korupsi. Bagaimana di Lingga?

LINGGA – Kandungan dalam Pasir Bangunan di wilayah Lingga terdapat pasir Silika/Kuarsa yang cukup banyak dengan kualitas cukup baik serta kandung timah. Tentu ini membuat berlomba-lomba para pengusaha membuka Tambang disana. Sebab pasir bangunan yang diolah dan dimurni mendapat pasir Silika/Kuarsa berkualitas dengan harga tinggi. pengolahan dan pemurnian pasir bangunan ini juga dapat menghasilkan timah, karena di Pasir Bangunan di Lingga terdapat unsur Silika/Kuarsa dan Biji Timah.

Diketahui bahwa, pengolahan pasir kuarsa dilakukan secara sempurna dapat menghasilkan pasir kuarsa dengan kandungan silika 99 persen ataupun kandungan silika hanya 95 persen dengan mineral pengotor lain yang lebih kecil memiliki nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi. Berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Perindustrian pasir kuarsa dengan kandungan silika 99 persen dan kandungan silika 95 persen dengan kadar logam rendah memiliki harga jual per-Kilo atau Per-Ton Metrik cukup pantastis.

Artinya, SDA (Sumber Daya Alam) bisa berpotensi jadi ladang Korupsi kelompok tertentu dan bisa memakmurkan rakyat jika salah satu sumber alam lingga ini (Silika/Kuarsa) dikelola dengan benar dan baik. Sehingga tidak terulang kembali cerita pilu kejayaan Tambang Timah yang resmi ditutup pada Tahun 1992.

Tertutupnya informasi soal perizinan Tambang Pasir Bangunan dan Tambang Pasir Silika/Kuarsa di Kabupaten Lingga, mengakibatkan kesulitan untuk membedakan mana perusahaan Tambang yang memiliki izin IUP Operasi Khusus Tambang jenis Pasir Bangunan dan Pasir Silika/Kuarsa dan IUP Operasi Produksi Pasir bangunan dan Pasir Silika/Kuarsa.

Selanjutnya siapa perusahaan sebagai Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang dapat melakukan penjualan hasil Pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu setelah mendapatkan Persetujuan Ekspor dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. Sebab, pihak ESDM KEPRI tidak membuka akses data tersebut secara umum di Website ESDM Kepri.

Seharusnya data itu juga ada di tingkat kabupaten/ Kota. Meski kewenangan di bidang pertambangan berada di provinsi. Namun rekomendasi Bupati/Wali Kota tetap wajib diperlukan sebelum Gubernur memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Dalam pasal 20 PP No. 23 Tahun 2010 dan pasal 14 Permen ESDM No. 11 Tahun 2018, sangat tegas menyebutkan, sebelum memberikan WIUP, Gubernur harus mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari bupati/walikota.

Jadi, rekomendasi Bupati ini wajib. Jika ada WIUP keluar tanpa rekomendasi Bupati/walikota dapat dipastikan menyalahi prosedur dan masuk katagori Ilegal serta pemberi WIUP melakukan penyalahgunaan wewenang karena bertentangan dengan aturan.

Disamping itu soal pembangunan sarana dan prasarana pertambangan, seperti pelabuhan pengangkutan dan penjualan. Begitu juga penanganan reklamasi dan pascatambang, menjadi kewajiban dilaksanakan. Sebab, diduga banyak perusahaan tambang tidak memiliki izin pelabuhan pengangkutan.

Ada beberapa jenis izin yang berhubunggan disektor pertambangan, sbb:
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian yang selanjutnya
disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi khusus untuk
pengangkutan dan penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara.

Kontrak Karya adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan berbadan hukum
Indonesia dalam rangka penanaman modal asing untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral. Pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan
dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan Kontrak Karya
dapat melakukan penjualan ke luar negeri dengan menggunakan Pos Tarif/HS (Harmonized System) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Investigasi terbaru dilapangan Kepripos.co.id saat ini terhambat dengan setuasi Covid-19, begitu juga dengan komfirmasi ke pihak-pihak terkait seperti Dinas ESDM Kepri, Dinas PTSP Kepri, Dinas Perhubungan Kepri, dan Dinas DKP Kepri dan pihak lainnya.

Media (Kepripos.co.id-red) ini berpendapat bahwa, jika regulasinya sudah bagus, belum tentu implementasi yang juga bagus misalnya soal pengawasan dan pengendalian. Potensi atau indikasi masalah yang dihadapi dalam sektor pertambangan yakni kebocoran penerimaan untuk negara, masalah lingkungan, konflik sosial serta praktik pertambangan tanpa izin yang disebabkan lemahnya pengawasan.

Contoh lain: dalam memastikan volume produksi tambang yang dimuat oleh setiap perusahaan. Karena bentuk pengawasan masih dilakukan berdasarkan laporan administratif dan tinjauan lapangan seadanya, begitu juga dengan volume tergali tidak diukur secara mendetail. *** (Kp. 01-MM)

Sharing