Hilangnya Status Gedung Balai Wartawan Tanjungpinang

TANJUNGPINANG – Adanya upaya mengalihkan fungsi serta terindikasi menghilangkan status Gedung Balai Wartawan Kepulauan Riau di Tanjungpinang menjadi pembicaraan hangat dikalangan organisasi Pers dan wartawan di Kota Tanjungpinang.

Gedung Balai Wartawan berlokasi di RH Fisabililah Bt. 8 dibangun sekitar Tahun 1995-1996 ini, merupakan hasil perjuangan para pelaku Pers saat itu yang berdomisili di Tanjungpinang – Kabupaten Kepulauan Riau sebelum adanya pemekaran. Namun seiring waktu dan perubahan di era reformasi Gedung tersebut terbengkalai begitu saja.

Inilah Gedung Balai Wartawan, namun Bagunan atau Tembok yang bertuliskan Gedung Balai Wartawan hilang atau dirobohkan. Upaya “menghilangkan” Status gedung tersebut. **

Dari beberapa keterangan para pelaku Pers di era tersebut mengatakan bahwa, dulunya Gedung tersebut sempat ditempati oleh 3(tiga) organisasi Wartawan yang ada di Tanjungpinang yaitu: PWI perwakilan Kab Kepulauan Riau, HIPSI dan KWRI. Di karenakan saat itu kawasan tersebut kondisinya sepi dan jalan setapak, jauh dari akses yang menyebabkan anggota organisasi wartawan engan berkantor disana dan memilih berkumpul di jalan Temiang dan Jalan Merdeka sehingga Gedung tersebut selalu kosong.

Berikut hasil wawancara Kepripos.co. Id Muslim Matondang salah satu pelaku Pers yang mengetahui betul sejarah Gedung Balai Wartawan tersebut.

Bagaimana sebenarnya sejarah dibangunnya Balai Wartawan tersebut?

Yah… Seingat saya dulu realisasi gedung balai wartawan merupakan hasil perjuangan wartawan yang berdomisili di Tanjungpinang ke Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau( nama saat itu-red) dimana sebagai Bupatinya Abdul Manan dan pihak pemilik izin HGU kawasan dompak. Sebab, kawasan sekitar akan dijadikan sebagai Kota Satelit oleh pengembang.

Apakah benar itu hasil perjuangan pribadi wartawan atau organisasi Pers saat itu?

Bukan atasnama pribadi, tapi 3 organisasi wartawan yakni PWI Perwakitan Riau yang diketuai oleh Akmal Atatrik (alm), HIPSI diketua oleh Inan Hasibuan dan KWRI diketua Parlin Simanungkalit (alm). Karena saat itu hanya 3(tiga) organisasi yang ada.

Apakah Anda tahu status Gedung Balai Wartawan saat itu merupakan aset Pemkab Kepulauan Riau atau dalam bentuk hibah?

Yach.. Seingat saya dulu itu merupakan hibah dari Pemkab Kepulauan Riau dan pihak Pengembang Kawasan Kota Satelit dibawah pengelolaannya Departemen Penerangan Kabupaten Kepulauan Riau. Namun seiring waktu dan terjadi Pemekaran Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Gedung tersebut didata menjadi aset Pemkab Bintan dan dilakukan penyerahan aset ke Kota Tanjungpinang pada tahun 2009.

Artinya gedung dan lahan tersebut dibangun saar itu tidak mengunakan dana APBD Kabupaten Kepulauan Riau?

Sepengetahuan saya sih.. Lahan tersebut milik pengembang berdasarkan izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Abdul Manan. Nah, untuk lebih jelasnya yang masih hidup salah satu pelaku pers yang menandatangai kesepakatan tersebut adalah Inan Riau Hasibuan. Hubungi beliau aja biar ngak salah infonya.

Apa tanggapan Anda soal Gedung Balai Wartawan di pinjam pakai oleh Pemko Tanjungpinang kepada pihak Gapensi?

Aduh… tanya aja ke Pemko lah soal itu,kok bisa itu dilakukan Pemko. Setahu saya pinjam pakai itu dilakukan di zaman Walikota terdahulu bukan di era ibu Rahmah atau pak Syahrul. Tapi, secara pribadi saya sangat menyayangkan hal itu dilakukan. Seharusnya pihak Pemko Tanjungpinang selaku penerima penyerahan aset dari Pemkan Bintan melakukan pemulihan dan pemeliharaan gedung tersebut serta mengembalikan pada fungsi yang sebenarnya.

Artinya, Pemko Tanjungpinang mengundang oraganisasi wartawan yang ada guna memfungsikan gedung tersebut. Karena sekarangkan sudah ada yang namanya Dinas Infokom. Gedung Balai Wartawan bisa dibawah pengelolaannya oleh Dinas tersebut, karena sudah menjadi aset Pemko Tanjungpinang.

Intinya, pengembalian status Gedung agar berfungsi sebagaimana mestinya menjadi tangungjawab Pemko Tanjungpinang saat ini. Jika ada organisasi wartawan yg terdaftar di Dewan Pers ingin menempati pihak Pemko harus memfasilitasi.

Apa komentar anda bahwa dilokasi gedung sudah roboh tulis Gedung Balai Wartawan?

Kok bisa? Jika itu menjadi aset pemerintah mana boleh dirobohkan bangunan yang bertuliskan Balai Wartawan. Siapa yang merobohkan harus bertangungjawab karena itu merusak dan menghilangkan aset pemerintah serta upaya menghilangkan jejak status gedung tersebut.

Menurut Anda kenapa dulu gedung tersebut terbengkalai?

Jelas tidak adanya kepedulian Pemerintah untuk merawat dan memfungsikan gedung itu sebagaimana mestinya. Jika gedung tersebut di anggarkan dana pemeliharaan serta pihak dinas Infokom berkomunikasih dengan organisasi wartawan yang ada, tentu akan berbeda. Jika Pemerintah Daerah sekarang melihat Pers itu adalah mitra di ajaklah berembuk soak gedung tersebut. Itulah bedanya di zaman orde baru organisasi Pers diperhatikan beda zaman sekarang.

Apa harapan anda kepada Pemko Tanjungpinang soal Gedung Balai Wartawan tersebut?

Ya.. Pihak Pemko Tanjungpinang secepatnya mengembalikan gedung sebagai mana mestinya sebagai Balai Wartawan yang ditempat oleh organisasi wartawan yang ada, tentu organisasi wartawan yang diakui Dewan Pers RI. Mencabut secepatnya izin pemakaian atau izin pinjam pakai oleh pihak lain diluar organisasi wartawan. ***

Laporan: Alam

Sharing