Indikasi Penyalahgunaan, Dana Pokir Anggota DPRD Jadi Sorotan

TANJUNGPINANG–Akhir-akhir ini pemamfaatan dana Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD menjadi sorotan banyak kalangan. Indikasi penyalahgunaan dana tersebut untuk kepentingan pribadi sang anggota dewan bukan aspirasi rakyat sesuai yang di amanatkan Undang-undang.

Dana Pokir anggota DPRD sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU), diantaranya UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda). Di pasal 29 disebutkan DPRD mempunyai sejumlah fungsi. Dalam pasal 104 sangat jelas disebutkan bila DPRD memiliki kewajiban memperjuangkan aspirasi rakyat.

Menurut Muslim Matondang salah seorang Wartawan Senior di Kepri mengatakan, bahwa perjuangan aspirasi rakyat itu memiliki kerangka berpikir demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Jadi selama aspirasi yang timbul di tengah masyarakat sesuai semangat dan landasan hukum dana pokir, maka anggota dewan berkewajiban memperjuangkannya. Dengan catatan bukan hasil rekayasa oknum anggota DPRD untuk kepentingan pribadi.

“Ya… Ada keharusan anggota DPRD menyerap aspirasi di tengah masyarakat hal ini dipertegas di pasal 108, secara eksplisit aspirasi itu dapat dihimpun melalui konstituen lewat kunjungan kerja secara berkala. Artinya, tidak saja menampung, tapi UU tersebut memerintah agar aspirasi itu ditindaklanjuti,” ujar Muslim Matondang kepada Kepripos.co.id di Tanjungpinang.

Apakah menurut anda dengan UU yang ada cukup sebagai landasan anggota DPRD memperjuangkan Aspirasi Rakyat?)

Sepengetahuan saya banyak landasan hukumnya. Sepeti Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Contoh dalam pasal 54 bahkan secara terang mengamanatkan atau memerintahkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD harus memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD serta dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Jadi menurut Anda dana Pokir anggota DPRD sudah sesuai aturan yang berlaku saat ini?

Kalau berbicara aturan tentu Pokir ada landasan hukumnya dan Pokir bukanlah kegiatan yang bertentangan dengan UU, tapi UU yang mengamanatkan Pokir harus dijalankan anggota DPRD. Artinya, Pokir telah diatur dengan sangat rinci dan detail dalam undang-undang serta permendagri.

Anda selain berprofesi sebagai wartawan puluhan tahun, juga sempat terjun kedunia politik di Kepri. Tentu sedikit banyak mengetahui soal dana pokir anggota DPRD yang saat ini menjadi sorotan karena ada “aroma” disalahgunakan peruntukkannya. Menurut, sepengetahuan dan pengamatan Anda. Apakah pernah ada terjadi atau dugaan terjadi penyimpangan pelaksanaan Pokir? 

Sampai saat ini belum pernah saya dengar ada oknum anggota DPRD dan oknum eksekutif di kab/kota atau provinsi se-Kepri yang diproses secara hukum melakukan tindak pidana Korupsi Dana Pokir karena tidak sesuai peruntukannya. Yang saya pahami adalah, Pokir itu kewajiban yang harus dilaksanakan setiap anggota DPRD sesuai amanat UU. Nah, ketika ada persoalan atau permasalah dalam mekanisme pelaksanaannya atau ada penyalahgunaan Pokir untuk kepentingan Pribadi, misalnya dana Pokir digunakan untuk pengadaan barag dan jasa disebuah usaha milik pribadi anggota Dewan, dana Pokir digunakan untuk membanggun insfrastruktur untuk kepentingan pribadi dan seterusnya diluar mekanisme yang telah diatur oleh UU.

Tindakkan ini merupakan perbuatan oknum anggota DPRD secara pribadi yang berkonspirasi dengan pihak oknum di eksekutif untuk memuluskan realisasi Pokir tersebut, bukan lembaganya. Ini namanya Penghianatan semangat Pokir merupakan tindakkan perbuatan melawan hukum.

Kenapa saya sebut oknum eksekutif. Sebab ada mekanisme yang harus dipenuhi sehingga Dana Pokir yang diajukan oleh DPRD tidak serta merta akan langsung diterima oleh eksekutif.

Kalau mau ditelusuri satu persatu dana Pokir anggota DPRD, tentu saya kira tidak semua sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Ha… ha.. ha.. Mungkin tapi tidak pasti. Sama halnya dengan dana-dana publikasi yang ada kalau ditelusuri banyak oknum yang bermain diseputaran dana tersebut. ***

 

Sharing