Bintan Krisis Anggaran dan 1400 Guru Status Honor

BINTAN-(kepripos.co.id)-

Program Bupati Bintan dalam dunia pendidikan dari mulai sekolah gratis, perbaikan sarana dan prasarana secara fisik, dan kualitas dan kuantitas guru masih terdapat 1400 tenaga guru berstatus honor. Artinya masih banyak persoalan dunia pendidikan di bintan termasuk krisis tenaga guru dan krisis anggaran.

Berikut hasil wawancara khusus Kepripos dengan Thamsir Kepala Dinas Pendidikan Bintan:

Menurut Thamsir kondisi sarana dan prasarana Pendidikan di Bintan, bahwa masalah ini kalau kita tuntaskan selama sepuluh tahun maka sepuluh tahun kemudian baru akan direhab. Tadi saya katakan ada ruang kelas 840, kalau kita rehab saja 80 kelas per-tahun, maka 10 tahun kemudian baru semuanya selesai direhab. Nah sepuluh tahun itu kan bukan waktu yang singkat.

Melalui APBD dan APBN kita belum mampu merehab setiap tahun itu 80 ruang kelas. Padahal target riil yang bisa direhab hanya sekitar 20 sampai 30 ruang kelas setiap tahun. Kalau tidak bisa sesuai target kita 80 ruang kelas yang harus kita rehab, maka setiap tahun beban kita semakin bertambah. Kemampuan APBD kita setelah saya pelajari itu hanya bisa merehab tidak lebih dari 20 saja, ungkap Thamsir.

“Tahun ini saja yang akan direhab ada sekitar 10. Jika ditambah dengan anggaran APBN pun masih belum bisa merehab 80 ruang kelas sebagaimana target setiap tahun. Bukan berkurang, tapi tiap tahun malah bertambah,” ujarnya.

Khusus tahun 2017, melalui anggaran APBN Pemkab Bintan bisa melakukan rehab sebanyak 25 ruang kelas. Ditambah dengan kemampuan melalui anggaran APBD Bintan yang hanya 10 unit. Sementara target kita 80 ruang kelas. Itu berarti masih jauh dari target.

Beberapa tahun ini Bintan memang tidak melalukan rehabilitas sekolah. Baru 3 tahun terakhir ini program rehabilitasi dan renovasi gencar dilaksanakan. Sekarang sekolah-sekolah tidak lagi menggunakan atap asbes. Kalau masih ada sekolah yang ruang kelas atau ruang majelis guru serta perumahan gurunya menggunakan asbes, itu harus direhab secara bertahap.

“Memang jika mengandalkan anggaran APBD, kita terus terang tidak bisa melakukan rehab,” jelas Thamsir.

Selain peningkatan sarana dan prasarana sekolah, kita juga melakukan peningkatan kualitas guru serta pelayanan kepada masyarakat. Di Bintan, anggaran APBD itu banyak terserap ke pelayanan masyarakat, mulai dari penyediaan transportasi gratis, pendidikan gratis, juga memberikan perlengkapan sekolah secara gratis kepada anak yang barus masuk sekolah SD dan SMP.

Nah anggaran Disdik Bintan setiap tahun untuk seperti itu saja tidak kurang dari Rp.15 miliar. Transportasi gratis saja sekitar Rp.10 miliar, bantuan perlengkapan sekolah Rp.5,5 miliar. Bayangkan, uang segitu kalau dimanfaatkan untuk melakukan rehab sekolah, mungkin sudah tuntas.

Disdik Bintan juga mempertimbangan kesulitan orang tua murid untuk meringankan beban mereka. Kalau tidak kita saranai dengam transportasi bis, bantua perlengkapa sekolah maka beban oran tua murid akan bertambah. Faktor geografis Bintan jika dibandingkan dengan, misalnya, Tanjungpinang atau Batam sangat berbeda.

Karena rata-rata anak di Bintan tempat tinggalnya jauh dari sekolah. Kalau tidak dibantu dengan menyediakan transportasi, maka dikhawatirkan anak-anak tidak bersekolah. Kalau sudah begini, lebih baik anak-anak membantu orang tua memancing ke laut. Apalagi kalau dibebani dengan biaya-biaya sekolah, mereka akan pergi bekerja membantu orang tua pergi memancing.

Ini kultur kita, berbeda dengan derah-daerah lain seperti Tanjungpinang atau Batam. Kalau anak-anak di Batam atau Tanjungpinang untuk pergi bersekolah menggunakan bus, cukup dengan angkot atau transportasi lain. Kalau Bintan memang tidak bisa.

Saat ini kita terbantu sedikit dari APBN, seperti SD 06 Seri Kuala Lobam Rp.551 juta, SD 004 Toapaya Rp.334 juta. Total APBN yang diterima Bintan 2,06 miliar. Fokus pada pembangunan dalam rangka untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah, ujarnya

Artinya. Semua persoalan dunia pendidikan akan kita selesaikan. Pembangunan itu dilakukan secara bertahap, jadi tidak bisa semuanya tuntas. Untuk tahun 2018 kami juga masih melakukan rehabilitasi yang masih belum tersentuh sama sekali, dengan menggunakan dana APBD dan DAK, ungkap sang kadis Disdik. ***

Laporan: moes/kp.01.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *