Butuh Pembangunan di Dunia Nyata, Tidak slogan-slogan Kosong

TANJUNGPINANG sebagai Ibukota Provinsi sudah selayaknya menjadi birometer perpolitikan di Kepri dan menjadi tolak ukur kecerdasan partai politik dalam mengusung calon pemimpin daerah ini. Membangunan agar layak dan sejajar dengan ibukota provinsi di daerah lain membutuhkan kepala daerah yang tepat.

Kita memiliki tanggung jawab untuk ikut mencerdaskan masyarakat dengan memberikan pendidikan politik sehingga publik akan semakin melek akan hak-haknya yang akumulasinya diharapkan akan berefek bagi perbaikan daerah secara keseluruhan.

Efek yang dimaksudkan adalah bergeraknya pendulu demokrasi secara subtantif dengan menitikberatkan pada kajian yang komprehensif terhadap visi, misi dan program setiap calon kepala daerah serta ikut mendorong lahirnya politik kepemimpinan yang mampu membawa daerah menjadi lebih maju dan bermartabat melalui manajemen kepemimpinan yang cerdas, visioner, akuntabel, partisipatif dan transparan.

Berbicara soal Kota Tanjungpinang dengan status Ibukota Provinsi Kepri serta status-status lainya yang melekat sebagaimana perjalanan sejarah sampai saat ini, perlu ada langkah cepat dan tepat agar semua itu ber-efek untuk Daerah dan Masyarakat.

Lantas apa pandangan dan solusi yang diberikan oleh sang Tokoh Masyarakat, pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ketua KADIN dan menjabat sebagai elit partai Politik ini? Namanya cukup populer disemua kalangan. Berikut hasil wawancara Pimpinan Redaksi Majalah Kepri Pos Muslim Matondang dengan Boby Jayanto.***
Sejak ditetapkan Tanjungpinang menjadi Kota Otonom serta ditetapkan Kota Tanjungpinang sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Apa efek yang dihasilkan dengan status-status itu jika Anda melihatnya sekarang?

Soal efek positif tentu ada. Mulai dari pembangunan Insfrastrutur, Pendidikan, Kesehatan, Politik dan sebagainya dengan berubahnya Tanjungpinang dari status Kota Administratif menjadi Kota Otonom, lalu menjadi naik menjadi Ibukota Provinsi Kepri. Kalau bicara soal efek dari semua status itu. Yah,..ada perubahan signifikan lah dibanding 15 tahun yang lalu.

Apakah Efek dari status tersebut juga berdampak dengan perubahan perekonomian Masyarakat Kota TanjungPinang?
Seharusnya demikian. Memang kita akui pembangunan disektor infrastruktur masih banyak yang kurang dari harapan. Sebenarnya dengan status Tanjungpinang saat ini, kita harus menata ulang untuk mencari solusi Tanjunpinang ini mau jadi Kota apa. Kota Perdagangan, Kota Pariwisata atau Kota home Industri dengan mendata potensi-pontesi yang dapat dikembang dulu. Sebab, Kota Tanjungpinang ini Luas wilayah lebih kurang 145 km2 dengan jumlah penduduk hanya 215.334 jiwa dengan 4 Kecamatan serta 18 Kelurahan.

Artinya, pemerintah harus jeli dengan segala keterbatasan dana APBD yang ada, pengunaanya harus tepat guna. Untung Tanjungpinang ini di tompang dengan perputaran dana 3 APBD (Provinsi, Bintan dan Kota Tannjungpinang-red), walau hanya sekitar 30 % efek dari adanya Pemerintahan Provinsi di Dompak dan berdampingan dengan Kab Bintan. Dimana masyarakat Kab Bintan ada sekitar lebih kurang 55 % membelanjakan uangnya ke Kota Tanjungpinang.

Kota Tanjungpinang, kota kecil dengan segala keterbatasannya. Apakah mungkin bisa bangkit sendiri mengejar ketertinggalannya dari kota-kota lain ber-status Ibukota Provinsi?

Bisa jika ada keiginan. Pemerintah hanya menyiapkan sarana dan prasarananya saja. Kalau mau dijadikan Kota perdagangan dan jasa, disiapkan dulu Pelabuhannya dan Jalan serta infrastruktur pendukungnya. Lalu mau dijadikan tujuan kota wisata. Siapkan juga transfortasi wisata, Pelabuhan Internasional yang layak dan Bandaranya memiliki fasilitas ruangan khusus tidak bercampur dengan penumpang Domistik. Lalu, kita tata objek wisata yang ada dan dibangun objek wisata baru. Artinya, kita tata dulu dan siapkan sarana pendukung. Jika dana APBD tak mampu membiayai pembangunan tersebut, bisa kerjasama dengan pihak ketiga, asal mau serta ada keinginan. Ini namanya pembangunan di dunia nyata, tidak slogan-slogan kosong yang bertujuan mencari simpati dan pencitraan.

Lokasi Singgarang dan Dompak masuk FTZ. Apakah sudah ada kehidupan disana hasil dari status kawasan tersebut?
Belum ada. Ya..kembali ke persoalan tadi. Kita siapkan dulu segala sesuatunya.

Apa Pendapat Anda agar rutinitas lima tahunan Pilwako?

Mencari pemimpin yang sempurna itu memang sulit. Tak perlu yang cerdas-cerdas kalilah. Intinya, mau mendengar masukan, saran, bisa berkomunikasi dengan baik, tidak egois, punya keinginan kuat tanpa memikirkan untung ruginya secara pribadi hanya untuk perbaikan daerah secara keseluuhan.

Anda paham Kota Tanjungpinang. Kenapa tidak maju ikut calon di Pilwako 2018?
“Soal itu nanti dulu jawabannya”.***(red)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *