Isu “Politik” Merugikan Paslon Beredar di Pilwako Tanjungpinang

Tanjungpinang, (Kepripos. co. id) –

Beredarnya isu ditengah-tengah masyarakat Kota Tanjungpinang soal paslon SABAR akan gagal karena SK pemberhentian Rahma sebagai Anggota DPRD Kota tidak akan dikeluarkan Gubernur pada batas waktu yang ditentukan KPU dan Paslon lain akan melawan kotak kosong langsung dibantah oleh Penasehat Timses SABAR Andi Anhar Chalid.

“Itu tidak benar. Sejauh ini proses pemberhentian Rahma berjalan lancar, hanya menunggu SK dari Gubernur. Sebab, pengunduran diri itukan hukumnya wajib jika ditetapkan sebagai calon peserta oleh KPU dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Artinya syarat yang harus dipenuhi. Jadi ngak bisa dihambat-hambat dan Gubernur juga tidak akan menghambat sesuai peraturan yang berlaku, ” ungkap Andi Anhar Chalid singkat.

Lalu ada juga isu politik yang beredar bahwa setelah SK gubernur atas pemberhentian Rahma keluar, “bahwa proses PAW untuk menduduki bekas posisi Rahma sebagai Anggota DPRD dari dapilnya tidak akan diproses sampai akhir pemilihan walikota. Sebab, langkah persiapan Lis jika kalah dalam Pilwako akan kembali sebagai Anggota DPRD Kota Tanjungpinang”. Isu politik ini juga terbantahkan dengan informasi dari sumber media ini bahwa proses PAW sudah di proses di internal partai PDIP. Artinya, di Pilkada saat ini begitu banyak oknum2 yang tak bertanggungjawab menebar isu negatif yang merugikan para paslon di Pilwako 2018 ini.

Padahal, setiap Anggota DPRD Kota/Kab yang ikut mencalonkan dalam Pilkada Serentak 2018 wajib mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD. Untuk surat pengunduran diri sebagai anggota dewan disiapkan saat keluarnya penetapan sebagai calon dulu dari KPU.

Artinya pengunduran diri calon di pilkada yang berasal dari anggota DPRD setelah ditetapkan sebagai Calon oleh KPU sesuai yang di atur dalam PKPU No. 6 Tahun 2017 dan sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2010, UU N0.10 Tahun 2016.

Beda dengan PNS yang harus mengundurkan diri pada saat pendaftaran menjadi calon kepala daerah. Untuk anggota DPRD pengunduran dirinya dilakukan setelah penetapan calon kepala daerah oleh KPU, ungkap Muslim Matondang mantan elit parpol di kepri.

Proses selanjutnya adalah lewat Pimpinan DPRD membuat surat persetujuan pemberhentian atas dasar surat Pernyataan Pengunduran diri anggota DPRD dan surat penetapan KPU sebagai Calon Kepala Daerah/Wakil yang ditujukan kepada Gubernur guna dikeluarkan SK peresmian Pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota/Kab atas dasar syarat pencalonan yang bersangkutan. Sebab sahnya pengunduran diri sebagai anggota dewan Kota/Kab setelah adanya SK pemberhentian dari Gubernur. SK tersebut harus diserahkan kepada KPUD paling lambat satu bulan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara pada tanggal 27 juni 2018 nanti.

Nah, perlu dipahami bahwa syarat dalam pencalonan kepala daerah atau wakil setelah ditetapkan sebagai calon oleh KPU harus menyerahkan SK Pemberhentian dari Gubernur sesuai PKPU No. 6 Tahun 2017 dan UU lainnya, tidak sama dengan persyaratan PAW yang harus mendapat SK Parpol yang bersangkutan, cukup dengan surat Permohonan Pernyataan Mengundurkan diri di tujukan ke pimpinan DPRD Kota/Kab, Pernyataan Mengundurkan diri bermaterai, lalu surat persetujuan dari Pimpinan DPRD dan diteruskan dengan surat Permohonan Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai syarat keluarnya SK peresmian pemberhentian sebagai syarat pencalonan di KPU.

Nah, beda dengan proses PAW hal ini terpisah. Sebab proses atau syarat pencalonan di Pilkada yang berasal dari Anggota DPRD Kota/kab tidak bisa dikaitkan dengan Adminitrasi PAW. Justru proses PAW tersebut akan bisa dilaksanakan setelah keluarnya SK pemberhentian dari Gubernur sebagai Anggota DPRD yang ikut dalam calon Pilkada tersebut.

Artinya, tidak ada intervensi Partai Politik dalam proses keluarnya SK Gubernur kepada Anggota DPRD Kota/Kab yang diwajibkan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon di Pilkada 2018. Jika semua syarat yang ditentukan dalam PKPU No. 6 Tahun 2017 dan UU no. 16 Tahun 2010 serta UU No. 10 Tahun 2016 terpenuhi, tidak ada alasan Gubernur menghambat SK peresmian Pemberhentian sang Calon tersebut, ujar Muslim Matondang.

Lantas soal Rahma anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang ikut dalam pencalonan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang berpasangan dengan Syahrul sudah melalui proses diatas. Dari keterangan yang didapat media Kepripos bahwa, berkas Rahma sudaj sampai ke Gubernur Kepru dan saat ini pihaknya menunggu keluarnya SK penghentian sebagai anggota dewan dari Gubernur Kepri.

Sekedar melihat kembali aturan di PKPU No. 6 Tahun 2017, bahwa Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 5
(1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan.

(2) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena: a. permintaan sendiri, b. ditetapkan sebagai calon peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Lalu, Pasal 5 ayat (1) huruf b:
b. surat pengajuan pengunduran diri sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, bagi Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilengkapi dengan SK Pemberhentian dari gubernur untuk Anggota DPRD Kabupaten/Kota.***(tim red)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *