Jika Pemilihan Wagub Provinsi Kepri di Ulang?

Jika pemilihan Wakil Gubernur Provinsi Kepri benar-benar diulang karena dianggap banyak kalangan prosesnya tidak sesuai UU yang berlaku? Soal Cawagub Kepri memang Hak usulan Partai Politik atau Partai pengusung yang mengusulkan 2 nama kepada DPRD melalui Gubernur, untuk dipilih dalam sidang Paripurna DPRD. Tapi Gubernur juga bisa mengusulkan nama calon kepada Partai Politik.***
——————————————————————
KEKOSONGAN posisi Wakil Gubernur Kepri tentu akan mempengaruhi jalannya roda pemerintahan, apalagi melihat kondisi geografis Provinsi Kepri yang terdiri dari gugusan pulau-pulau. Nah, melihat posisi wakil ini sangatlah penting sehingga diatur dalam Undang-undang Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-undang (UU) No. 32/2004 — juga UU No. 12/2008 perubahan pertama UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, diatur secara relatif rinci tugas/wewenang kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) dan tugas wakil kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota).

Pada Pasal 26 ayat (1) — a – g, Tugas wakil kepala daerah: membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah berdasar kebijakan ditetapkan bersama DPRD; membantu kepala daerah mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan atau temuan pengawasan aparat pengawas, melaksanakan pemberdayaan perempuan/pemuda, dan mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota untuk wakil kepala daerah pemerintah provinsi

Seperti diketahui, pada Pemilihan Gubernur Kepri lalu, Pasangan Gubernur M.Sani dan Wakil Gubernur Nurdin Basirun yang maju pada Pemilihan Gubernur Provinsi Kepri diusung oleh 5(Lima) Partai Politik yakni: Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem.

Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada, penggantian kepala daerah dilakukan oleh DPRD masing-masing tingkatan. Ini sesuai dengan pasal 176 ayat 1 yang menerangkan, bahwa dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhalangan tetap, berhenti, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh masing-masing DPRD.

Mekanisme ini berbeda dari sebelumnya, yakni walikota, bupati atau gubernur punya kewenangan penuh menentukan pendampingnya sebagaimana diatur dalam UU No:1 Thn 2015. Namun, setelah UU ini diubah dengan UU No.8 Thn 2015, kewenangan itu diserahkan kepada parpol pengusung dan DPRD.

Seharusnya, ke 5 (lima) Partai Poltik selaku partai Pengusung karena terjadi kekosongan posisi jabatan Wagub melakukan kesepakatan bersama untuk mengusulkan 2 nama calon Cawagub Kepri kepada DPRD melalui Gubernur. Artinya, 2 (dua) nama calon harus hasil rekomendasi atau Keputusan Bersama ke 6 (enam) parpol pengusung.

Artinya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah: ke 5 (lima) Partai Politik selaku Partai Pengusung bermusyawarah di Tingkat mereka untuk memutuskan paling sedikit dua nama atau paling banyak tiga nama calon. Itu mereka ajukan ke Pimpinan DPRD. Nah, disini posisi Gubernur juga punya hak memberikan usulan nama yang bisa dibahas di parpol pengusung.

Jika hal ini sudah dilakukan dengan baik serta meminta segala persyaratan yang di isyaratkan sebagai Calon, dapat dipastikan tidak ada lagi kekisruhan seperti saat ini. Calon yang diusulkan harus mendapat Rekomendasi yang di tandatangani bersama oleh ke 5 (Lima) Partai Politik untuk diusulkan ke DPRD melalui Gubernur. Sebab, saat ini sudah terbentuk Pansus Cawagub dan sudah ada Tatip serta Panlih. Tidak ada alasan lagi untuk menunda-nundanya.

Jika 2 (dua) nama (Isdianto dan Agus Wibowo-red) yang sempat diusulkan ke DPRD sebelum lahirnya Pansus, tatip dan Panlih sudah memenuhi syarat yang ditentukan atau hasil rekomendasi ke 6(enam) Partai Pengusung, sah-sah saja jika itu diteruskan, asal seluruh berkas usulan disesuaikan dengan lahirnya Pansus, Tatip dan Panlih.

Dalam hal ini DPRD khususnya Pansus dan Panlih tidak dapat menjadikan acuan hasil konsultasi ke Mendagri soal Cawagub Kepri. Sebab, rujukan adalah UU No. 10 tahun 2016. Soal hasil konsultasi Pansus Tatip ke mendagri itu sah-sah saja. tetapi sifatnya hanya hasil konsultasi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Aturannya cukup jelas di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, Pasal 176 ayat (1) dan selanjutnya pada UU No. 10 Tahun 2016 pasal 176 ayat (1). Lalu pada Ayat (2). Partai Politik atau Partai pengusung mengusulkan 2 nama orang calon Wakil Gubernur, Bupati/walikota Kepada DPRD melalui Gubernur , Bupati, walikota, untuk dipilih dalam sidang Paripurna DPRD. . Artinya, kedua UU tersebut tidak saling bertentangan dan cukup jelas.

Kesimpulannya adalah, jika benar pemilihan Wakil Gubernur yang pernah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Kepri Isdianto sebagai calon tunggal di batalkan atau diulang, maka prosesnya jangan lagi terjadi kesalahan harus sesuai dengan UU.***

Penulis : Muslim Matondang,SH
(Pemimpin Redaksi Kepripos)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *