Laporan Diterima, Kejati Selidiki Korupsi Proyek Drainase Dinas Binamarga Batam

Batam, (Kepripos.co.id)-

Pelapor kasus dugaan adanya kolusi drainase senilai Rp 1,3 miliar di Dinas Binamarga Pemko Batam meminta Kejati Kepri memproses secara hukum para oknum pejabat yang terlibat. Ia menduga ada kolusi yang mengarah ke korupsi antara Dinas Binamarga dan PT TriWahyoe yang disebut sebagai rekanan kontraktor pengerjaan proyek drainase tersebut.

“Sudah saya laporkan secara resmi. Kita tunggu saja hasil proses hukum dari pihak Kejati,” ujar Handreas Seru, saksi pelapor kepada Kepripos.co.id (5/2/3018).

Menanggapi adanya laporan seorang warga Batam tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, melalui Kasi Penerangan mengatakan jika memenuhi unsur korupsi maka laporan itu akan diproses sampai ke meja hijau.

“Laporannya sudah masuk, nanti pak Kajati yang mengarahkan ke tim mana laporan ini dilimpahkan,” ujar Wiwin, selaku Kepala Seksi Penerangan Kejati Kepri kepada tim Kepripos.co.id.

Biasanya, kata Wiwin, khusus laporan korupsi akan diproses oleh tim Pidana Khusus (Pidsus). Namun, sebelum ke Pidsus nantinya ada tim khusus lain yang turun kelapangan untuk mensurvey dan mencocokan kondisi fisik proyek sesuai dengan laporan warga itu.

“Kami sangat mengapresiasi adanya laporan warga ini. Setidaknya mereka telah berperan serta melakukan pencegahan kerugian keuangan daerah/negara,” tutup Wiwin.

Seperti diketahui, proyek drainase di Bengkong Swadebi Kelurahan Sadai ini penyelesaiannya tidak selesai tepat waktu sesuai kesepakatan kontrak. Diduga terjadi kolusi yang mengarah pada aksi korupsi, dan akhirnya kasus itupun dilaporkan ke pihak Kejati.

Menurut catatan media ini, pada tahun 2013 yang lalu, pelapor juga pernah mempermasalahan adanya manipulasi pungutan retribusi HO di Dinas Lingkungan Hidup (Bapedalda). Kasus itu hingga kini juga masih di tangani Kejati Kepri. ***

Laporan: (Bobi/red.01)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *