Menelusuri Sumber Korupsi Pejabat Daerah

Kepripos.co.id – Hampir setiap Tahunnya Kepala daerah mulai dari Walikota, Bupati dan Gubernur diberbagai daerah tersandung kasus Korupsi, begitu banyak deretan kepala daerah yang terjerat berbagai kasus korupsi yang diproses hukum oleh KPK , Kejaksaan dan Kepolisian menjadi indikasi tidak wajarnya tata kelola pemerintahan.

Prilaku dan faktor penting untuk dicatat adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada. Hal ini telah membuat banyak elite politik lokal jadi ”gelap mata” mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menutup ”utang politik” yang digunakan dalam kontestasi politik lokal tersebut.

Mahar politik seorang calon kepala daerah yang akan maju dalam kontestasi pilkada mencapai Rp 50 miliar sampai Rp75 miliar khusus Walikota dan Bupati, sedangkan untuk menjadi Gubernur bisa mencapat 200 Milliar. Padahal, gaji kepala daerah hanya sekitar Rp 6 – 10 juta setiap bulan. Di samping gaji, seorang kepala daerah lazimnya juga menerima pendapatan sah berupa honor-honor. Jika ditotal, setiap bulan pendapatan sah seorang kepala daerah tidak lebih dari Rp 50 juta. Bandingkan dengan mahar politik yang harus dikeluarkan seorang calon kepala daerah yang berniat mengikuti kontestasi politik di pilkada.

Lantas dari manakah sumber mereka untuk mengembalikan dan yang begitu besar? Benarkah mereka berkorban dana milliar rupiah demi daerah dan Rakyat dan tidak berharap dananya kembali?

Nah, melihat begitu besar kewenangan yang dimiliki daerah melalui aliran kewenangan otonomi daerah melalui desentralisasi politik, yang seharusnya menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatnya kesejahteraan rakyat, ternyata justru lebih banyak menghasilkan ”bosisme” lokal dalam pembangunan lokal yang cenderung elitis. Dalam kondisi demikian, amat sulit mengharapkan kian meningkatnya kesejahteraan rakyat yang berjalan seiring dengan meningkatnya kewenangan daerah.

Dari Investugasi Kepri Pos ada beberapa sektor yang menjadi dugaan sumber Korupsi. Untuk daerah yang kaya sumber daya alam, modus korupsi yang seringkali dilakukan kepala daerah adalah menerima suap untuk penerbitan izin-izin usaha Pertambangan, Kawasan Resort disektor Pariwisata, Kawasan Industri dan perizinana lainnya.

Sedangkan untuk daerah yang tidak cukup kaya sumber daya alam, modus korupsinya adalah menerima suap atau terlibat langsung dari proyek-proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Mewajibkan setoran Upetin dari setiap SKPD perbulannya, dan setoran sekian persen dari semua kegiatan yang ada di SKPD yang bersumber dari dana APBD.

Lalu, sumber-sumber lainyang memungkin untuk dikorupsi adalah, SILPA APBD yang di letak pada Bank tertentu dengan mendapat keuntungaan sekian persen, APBD yang mengarah pada Visi dan Misi menjelas Pilkada, PAD sumber pendapat Daerah dari sektor pajak dan retribusi, dan dana bantuan Sosial (Bansos) serta dana Hibah. Dan yang jarang terungkap adalah Jual Beli Jabatan Kepala Dinas.

Artinya, memang begitu banyak celah para pejabat daerah untuk melakukan korupsi dengan motif mengembalikan biaya politik yang sudah dan akan dikeluarkan untuk proses pilkada, merawat kekuasaan dan jaringan yang mendukung dinasti politik, serta sudah tentu untuk memperkaya diri dan kelompok dinasti politik.***

”Sumber Pembiayaan Politik”

Masih adakah calon pemimpin yang ikut dalam Pilkada murni untuk pengabdian kepada Rakyat dan daerah tanpa memikirkan pengembalian modal yang keluar dari dana dirinya, kelompok dan sponsor?

Melihat begitu besar dana yang harus dikeluarkan dari setiap calon dalam Pilkada rasanya mustahil mereka rela berkorban harta, waktu, pikiran dan tenaga sekedar hanya pengabdian kepada daerah serta rakyat. Sebab sumber dana yang bakal kelaur dalam pilkada yakni dana sosialisasi serta kampaye Parpol pendukung, Tim sukses Internal dan eksternal, Logistik, Transporatsi dan akomodasi Tim serta bantuan langsung maupun melalalui proposal dan sebagainya.

Artinya, kemunkin akan melakukan Korupsi ketika menjabat sangat besar hanya tertangkap atau tidak saja perbuatannya oleh Penegak hukum setempat dan KPK. Sehingga tak heran jika kita melihat seorang Walikota/Bupati dan Gubernur serta Kepala SKPD bermain Golf bersama dengan pejabat sekelas Kajati, Kajari, Kapolda, Kapolres dan seterusnya guna menjalin komunikasi yang bermuara pada pengaman, tentu tidak terlepas dari upeti yang harus disetor.

Nah, menelusuri siklus korupsi di daerah sebenarnya tak terlalu sulit untuk diurai. Mahalnya biaya politik yang harus ditanggung calon kepala daerah berujung pada ”kebutuhan” sebagian oknum kepala daerah untuk menggali ”sumber pembiayaan politik”. Dan itu diperoleh melalui berbagai modus, seperti gratifikasi dalam perizinan serta pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sangat sedikit kepala daerah yang benar-benar ”bersih” dari siklus koruptif di daerah ini.

Momen Pilkada 2018 ini, seharusnya rakyat pemilih memiliki kepekaan politik untuk memutuskan calon- calon kepala daerah yang akan dipilihnya saat pilkada digelar. Siklus koruptif di daerah pada ujungnya menguras kekayaan rakyat di daerah karena menggerogoti uang APBD. Uang itu seharusnya mengalir untuk biaya kesejahteraan rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan infrastruktur.

Sebab, pintu masuk untuk memperbaiki sistem pemerintahan daerah terletak pada ranah politik dan administratif (menata sistem birokrasi pelayanan publik) serta integritas pribadi para (calon) kepala daerah.

Penelusuran Kepri Pos ke berbagai daerah di Wilayah Provinsi Kepri yang bersumber dari berbagai kalangan dan Investigasi lapangan, bahwa pola korupsi yang terjadi di setiap daerah berbeda. Di daerah yang kaya sumber daya alam, korupsi banyak terjadi pada soal perizinan tambang dan alih fungsi lahan serta perizianan sebuah kawasan.

Lalu, daerah yang tidak kaya sumber daya alam, dugaan korupsi banyak terkait dengan Belanja Daerah untuk pengadaan barang dan jasa. hal ini tidak terlepas minimnya kontrol publik juga menyebabkan terjadi korupsi serta pengawasan dari lembaga legislatif (DPRD-red) setempat. Dan peranan penegak hukum turut menentukan berkembangnya terjadinya korupsi disegala sektor.

Banyak yag berpendapat khusus para tokoh-tokoh nasional dan pakar politik nasional yang memfonis terjadinya korupsi diderah disebabkan besarnya kewenang daerah. Jika melihat kondisi saat ini di tingkat nasional (pemerintah pusat-red) yang justru terjadi Korupsi secara besar-besaran dan tertangkap oleh KPK, rasanya soal kewenangan bukan menjadi faktor utama atau penyebab terjadinya korupsi didaerah.

Pendapat dari berbagai kalangan yang dihimpun media ini mneybutkan, bahwa selain Korupsi di daerah lahir saat kewenangan digeser (dari pusat ke daerah), kemudian juga dana yang cukup banyak. Ada persoalan yang penting dan utama menjadi faktor yakni, semakin buruk karena calon kepala daerah jor-joran menghabiskan uang pada saat pemilihan, sementara gaji atau pendapatnya sebagai kepala daerah tidak berbanding lurus dengan biaya yang dikeluarkan sewaktu pemilihan kepala daerah. Inilah faktor atau pemicu utamanya.

Persoalan lain adalah, Parpol cenderung memilih calon yang loyal, memiliki kemampuan finansial, dan dekat dengan elite partai politik. Hal ini juga akibat dari dikuasainya sejumlah jabatan strategis di internal partai oleh kelompok dinasti sehingga proses elite politik hanya berputar di keluarga atau jejaring kelompok tertentu dan menutup potensi partisipasi politik calon yang lain. Akibat itu, proses demokratisasi di partai politik sekadar slogan.***(red)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *