Nurdin Basirun Gubernur Provinsi Kepri: Belum Ada Izin Tambang Timah dan Bauksit di Bintan dan Tanjungpinang

Tanjungpinang, (Kepripos).-
Banyak persoalan yang bermunculan sejak kewenangan Kab/Kota di cabut soal izin Tambang. Pembiaran serta ketidak tahuan adanya aktifitas Tambang Pemerintah Kab/Kota bakal terjadi, bahkan jika bermasalah atau hoh clean atau clear. Seharusnya pemerintah pusat tak menggeneralisasi persoalan tumpang tindih IUP sebagai akibat ketidakmampuan daerah dalam mengeluarkan izin.

Melihat kondisi ini, Pencabutan kewenangan bukan solusi, tapi membuat persoalan baru. Sebab gubernur akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di kabupaten/kota. Selain itu, gubernur tak memiliki daya dukung lingkungan, jika ada konflik sosial di tambang. Provinsi harus tetap melibatkan kabupaten/kota saat menerbitkan izin tambang. Selain demi mencegah terjadinya kongkalikong pemberian izin, pemprov juga harus mengikuti Tata Ruang yang dibuat bupati/Walikota untuk wilayahnya.

Sebab, jika pemberian izin tersebut bertentangan dengan Tata Ruang sesuai UU No.26 Tahun 2007 tetang Tata Ruang serta Perda No. 2 Tahun 2012 Tetang RTRW Kabupaten Bintan 2011-2030, pejabat pemberi Izin dapat dikenakan sanksi Pidana, begitu juga dengan perusahaan Penambang. Artinya, kebebasan Pemerintah Provinsi di wilayah Kab/kota harus mengaju dengan peraturan yang ada.

Nah, didalam Perda No.2 Tahun 2012 Kabupaten Bintan cukup jelas dimana saja lokasi yang dibenarkan adanya aktifitas Tambang serta ketentuan didalam UU.

Jika ada aktifitas tambang illegal atau memiliki izin yang menyalahi atauran sesuai UU Tata Ruang dan Perda tidak bisa hanya menghentikan aktifitas, tapi harus diproses secara hukum serta denda akibat kerusakan lingkungan.

Menurut Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Hot Asi Silitonga dari Fraksi Gerinda ini menjelaskan bahwa, Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.[22] Setiap orang yang melanggar kewajiban dalam pemanfaatan ruang, dikenai sanksi administratif.[23] Sanksi administratif dapat berupa:[24] a.peringatan tertulis: Penghentian sementara kegiatan, Penghentian sementara pelayanan umum, Penutupan lokasi, Pencabutan izin, Pembatalan izin, Pembongkaran bangunan, Pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administrati.

Sanksi pidana bagi orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta, jelas Hot kepada Kepri Pos.

Hasil investigasi Majalah Kepri kelapangan di Kabupatern bintan soal Tambang Timah dan Tambang Buaksit yang telah melakukan aktifitas eksploitasi menjalaskan, bahwa fakta lapangan lokasi Tambang yang ada tidak sesuai dengan Tata Ruang sesuai Perda No.2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Bintan serta tidak sesuai dengan UU Tata Ruang, terlepas operasi tambang tersebut memiliki izin atau tidak. Lokasi tambang dekat pemukiman dan Kantor milik Negara serta masih masuk dalam kawasan Hutan Lindung yang merupakan resapan air.

Misalnya, eksplorasi tambang, PT Adi Karya Sukses yang melakukan aktivitas penambangan timah secara di Desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan mengaku telah memiliki izin dari Dinas ESDM Provinsi Kepri. Aktifitas tambang biji timah di Dusun II, Desa Sri Bintan, menimbulkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, hutan produktif dikawasan Gunung Bintan dan merambah perkebunan masyarakat telah terjadi.

Nah, benarkah Kadis ESDM Provinsi Kepri telah memberi izin?
Menurut Gubernur Kepri Nurdin Basirun kepada Wartawan di Tanjungpinang menjelaskan bahwa, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Kepri belum ada mengeluarkan satu izinpun kepada Perusahaan Penambang Timah dan Bauksit di Bintan dan Kota Tanjungpinang. “Itu tidak benar kalau ada izin dari Provinsi,” jelasnya.

Nah, pernyataan Gubernur tentu ini tentu bertentangan dengan pihak Perusahaan yang mangaku telah memiliki izin usaha pertambang (IUP) eksplorasi. Atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang dijajaran pemerintah Provinsi Kepri.

Sikap tegas yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan PT Adi Karya Sukses kepada wartawan bahwa mereka telah memiliki izin ini menimbulkan tanda tanya. Benarkah ada izin, lalu siapa yang mengeluarkan sehingga Gubernur sendiri tidak mengetahui?
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim redak Majalah Kepri Pos menyebutkan bahwa, PT Adi Karya Sukses baru mengantongi izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi (Penyelidiakan dan Pengecaman Kadar Tambang -red) yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri, bukan dikeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Kepri nomor 1003/KPTS-15/2017 tentang IUP Eksplorasi Mineral Logam (Timah) itu, didasari dari Lampiran Keputusan Gubenur Kepri Nomor :917/KPTS-18/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 tentang wilayah usaha pertambangan mineral logam (Timah) dengan luas 250 hektar yang ditandatangani Azman Taufik selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepri. Hal ini menjawab bahwa bukan langsung dikeluarkan Oleh Dinas ESDM Provinsi Kepri.
Melihat Izin yang dimiliki tersebut jelas pihak Perusahaan hanya melakukan penelitian dan melakukan Pengecaman saja. Bukan melakukan Eksploitasi dan Produksi alias curi star.

Jelasnya proses perizinan yang benar adalah, ketika dokumen atau seluruh syarat Perusahaan lengkap dan sudah disetujui oleh Dinas ESDM maka dikembalikan kepada penambang, maka penambang bisa segera mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi produksi) kepada Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Syarat administratif:
1. Surat permohonan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) yang ditujukan kepada Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Provinsi Jawa Timur. Harap mencantumkan perihal surat, identitas dan alamat nomor telepon pemohon, jenis komoditas yang dimohonkan, luas permohonan WIUP, lokasi permohonan WIUP, batas-batas permohonan WIUP, daftar lampiran persyaratan administrasi, teknis, finansial dengan jelas. Ditandatangan pemohon dengan materai.

2. Salinan KTP dengan legalisir catatan sipil. 3. Salinan NPWP dengan legalisir catatan sipil. 4. Salinan surat keterangan domisili usaha pertambangan dari Kepala Desa dengan legalisir
Syarat teknis:

Salinan persetujuan WIUP yang dilengkapi dengan peta dan koordinat, Salinan IUP Eksplorasi, Peta dan koordinat permohonan WIUP Operasi Produksi yang telah terkoreksi sesuai dengan hasil eksplorasi dan penguasaan atas tanah, Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat.**

Laporan eksplorasi yang telah disetujui Dinas ESDM, Laporan studi kelayakan (termasuk rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi) yang disetujui oleh Dinas ESDM, Rencana reklamasi dan pascatambang yang disetujui oleh Dinas ESDM, Rencana kerja dan anggaran biaya yang disetujui oleh Dinas ESDM, Surat penunjukkan Kepala Teknik Tambang oleh pemohon izin.

Syarat lingkungan:
Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persetujuan dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL/AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (persetujuan dokumen UKL-UPL/AMDAL dilakukan di Pemerintah kota/kabupaten –> Kantor Lingkungan Hidup/Badan Lingkungan Hidup). Jika kapasitas produksi melebihi 500.000 m3/tahun maka wajib menggunakan AMDAL.
Syarat finansial:

Laporan keuangan 1 ( satu) tahun terakhir bagi Badan Usaha/Koperasi, Bukti pembayaran iuran tetap 3(tiga) tahun terakhir (khusus mineral logam dan batubara), Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir (khusus mineral logam dan batubara)

Nah, di bagian syarat teknis disebutkan bahwa, Penguasaan atas tanah dibuktikan dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat.
Bahwa, Tahapan WIUP Operasi Produksi mensyaratkan bukti kepemilikan tanah atau kesepakatan dan perjanjian hak atas tanah untuk lahan masyarakat. Hal ini harus dipastikan lengkap dan beres untuk menghindari masalah ke depannya.

Membuat sketsa kepemilikan tanah/kuasa atas tanah di dalam peta WIUP, Sketsa kepemilikan tanah/kuasa atas tanah ini berguna untuk memudahkan tim verifikasi Dinas ESDM ketika akan dilakukan peninjauan WIUP Operasi Produksi di lapangan. Kepemilikan tanah/Kuasa atas tanah ini harus di dalam WIUP. Kepemilikan tanah/kuasa tanah ini bisa melingkupi 100 % WIUP (jika sanggup membebaskan keseluruhan tanah) ataupun tidak 100 % WIUP (hanya bisa membebaskan sebagian lahan saja).

Karena dibebaskan seluruhnya maka peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP Operasi Produksi) sama dengan peta WIUP. Lalu jika kawasan tersebut tidak dibebaskan seluruhnya maka peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP Operasi Produksi) sedikit berbeda dengan peta WIUP, Menyiapkan surat pernyataan/perjanjian antara pemilik/pemegang kuasa atas tanah dengan pemohon untuk masing-masing tanah.

Selanjutnya proses yang harus dilalui adalah: dilakukan kunjungan lapangan kembali. Kunjungan lapangan pada tahap perizinan WIUP dimaksudkan untuk memastikan lokasi sudah benar, kunjungan lapangan pada tahap perizinan WIUP Operasi Produksi dimaksudkan untuk memastikan berapa luasan kuasa atas tanah dan kesesuaian komoditas.

Artinya, total ada dua kali kunjungan dari Tim Dinas ESDM, sewaktu WIUP dan WIUP Operasi Produksi. Nah, dari hasil survei Tim Dinas ESDM didapatkan luas WIUP Operasi Produksi berdasarkan kuasa atas tanah, maka Tim Dinas ESDM akan membuat Rekomendasi Teknis IUP Operasi Produksi. Rekomendasi Teknis ini dikirim ke P2T dan akan menjadi dasar bagi diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Jelas proses izin merupakan Keputusan final dari Dinas ESDM setelah mendapat persetujuan Gubernur. Mungkinkah Gubernur Kepri tidak mengetahui proses ini?

Selanjutnya, ketika perusahaan sudah mempunyai Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) tapi tidak mempunyai fasilitas untuk pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan dan penjualan. Maka sesuai PP 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 36, bisa melakukan kerjasama dengan :

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki: a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan; b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian; dan/atau c. IUP Operasi Produksi.** (red)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *