Pemerintah Pusat dan Provinsi Harus Libatkan Kab/Kota soal Izin

Bintan, (Kepripos).-
Banyak kepala daerah Bupati/Walikota di Indonesia pada resah soal perubahan kewenangan di daerahnya sendiri. Nampaknya satu persatu kewenegan dipreteli oleh Pemerintah Pusat, sehingga hak Otonomi Daerah tinggal slogan kosong. Pemicunya adalah peraturan pemerintah (Perpu) pengganti Undang-Undang (UU) No 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pasalnya, pemerintah daerah (Pemda) tak lagi bisa mengeluarkan izin tambang.

Sejak kewenangan Kab/Kota soal pemberian Izin Tambang diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi, sejak itu pula sangat rawan terjadi korupsi penyalahgunaan kewenangandalam persetujuan dan penerbitan Izin Usaha Tambang (IUP).

Pemaham soal beralihnya kewenangan ini nampak kurang teroliasasikan secara sempurna sehingga banyak daerah dan DPRD Kab/Kota belum paham dimana posisinya sebagai pemilik daerah. Ada yang memperdebatkan soal UU dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ( PP Minerba) tidak melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Nah, peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan itu tetap mewajibkan perusahaan yang memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan Ijin Pertambangan Khusus (IUPK) untuk melakukan pengolahan dan pemurnian. Hal tersebut tercantum dalam pasal 103 ayat 1,2 dan 3.
Walau waktunya tidak ditetapkan di Undang-Undang tersebut.

Namun dalam Peraturan Pemerintah (PP) 23 Tahun 2010, dan dinyatakan (wajib membangun smelter) sampai Januari 2014. Ternyata realisasi dari Smelter belum juga terwujud secara keseluruhan seperti di Kepri. Sehingga, PP 23 Tahun 2010 ini, diperpanjang empat tahun, hingga keluar lagi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014.

Kemudian pada Tahun ini (2017) pemerintah memberikan kejelasan mengenai izin ekspor dan aturan turunan lainnya dalam PP Nomor 1 Tahun 2017. Selain itu, dalam UU Minerba pasal 170 dinyatakan bahwa pemegang kontrak karya atau KK harus melakukan pemurnian dan ditetapkan lima tahun sejak UU ditetapkan.

Pertanyaan tentu kenapa di izin kan jika smelter belum siap?
Dari beberapa sumber media ini menyebutkan bahwa, Ijin Usaha Pertambangan (IUP) tidak ditetapkan juga dalam ketentuannya, karena pemerintah berpikiran bahwa smelter itu tidak mudah. Investasi yang mahal. Dan return on investmentnya sangat kecil, lambat. Oleh karena itu bisnis ini langsung tidak menarik. Karena kalau menarik saya kira semua orang datang bikin smelter, cuma return of investmentnya kecil.

Menurut Dirjen ESDM Bambang kepada media bahwa, ijin ekspor tanpa pemurnian bisa saja dihentikan di 2017. Namun kata dia, yang terjadi baru sedikit perusahaan yang membangun smelter, yakni satu smelter bauksit, satu smelter tembaga, sedangkan smelter besi belum terbangun. Karena itu, atas dasar evaluasi di lapangan dengan kondisi itu, pemerintah tetap menginginkan hilirisasi, dan mau tak mau PP yang diubah waktunya sampai 2022.

“Jadi musti ada bedanya, kenapa yang 5 tahun di KK itu dimasukkan dalam UU. Tetapi di pasal 103 tidak dinyatakan dalam UU, tapi di PP. Tentunya pemerintah melihat ini tidak mudah. Jadi PP direvisi,” kata Bambang.

Lantas apa fungsi Kab/Kota soal pertambang jika semua sudah di ambil oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi? Pertanyaan ini terus bergulir dikalangan masyarakat. Sebab yang memiliki Daerah dan Penduduk adalah Kab/Kota, bagaimana pemberian izin tersebut menimbulkan komplik sosial dimasyarakat?

Persoalan lain yang bakal muncul adalah pemberian izin-izin tambang tersebut bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang serta akan bertentang dengan Perda Kab/Kota Tentang RTRW, jika perizinan diberikan tidak melibatkan Kab/Kota.

Banyak yang berpenbdapat bahwa, pencabutan kewenangan bukan solusi, tapi membuat persoalan baru. Sebab gubernur akan kesulitan menjangkau seluruh wilayah tambang yang ada di kabupaten/kota. Selain itu, gubernur tak memiliki daya dukung lingkungan, jika ada konflik sosial di tambang.**
(Tim Redaksi)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *