Pemkab Natuna Persiapkan Faktor Pendukung proses penetapan sebagai Geopark Dunia oleh UNESCO

TANJUNGPINANG, Kepripos

Setelah ditetapkan Natuna sebagai Geopark Nasional pada tanggal 30 November Lalu, pada tahun 2019 Natuna akan diajukan sebagai Global Geopark Network UNESCO dengan tujuannya, Natuna menjadi destinasi wisata berkelas Nasional dan Internasional, merupakan agendak pokok Badan Pengkajian dan pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri RI dalam Fokus Group Discussion ( FGD ) Selasa (4/12) pagi di Hotel Aston Tanjungpinang.

Kegiatan ini dilaksanakan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kemenlu RI bersama Dinas Pariwisata Natuna yang menghadirkan narasumber dalam FGD bertajuk ‘Identifikasi Pengembangan Potensi Industri Pariwisata sebagai Pendukung Geopark di Kawasan Natuna’ tersebut, yaitu Kadispar Natuna Erson Gempa Afriandi, Nova Riana Wakil Ketua II Bidang Administrasi Umum SDM dan Keuangan STIEPAR Yapari Bandung serta Dr Anton dari Kemenkomaritim RI, dimoderator Pribadi Sutiono selaku Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik, Arfika, Kemenko Polhukam.

Hadir dalam pembukaan FGD tersebut, Bupati Natuna, Hamid Rizal, perwakilan Kepala Bidang BPPK Kemenlu, Didi Wahyudi, perwakil Dispar Provinsi Kepri, KBRI Indonesia untuk Singapura, Malaysia, beberapa perwakilan dari Kemenkomaritim, Bappenas, juga beberapa prusahaan migas Natuna.

Hamid Rizal menuturkan, pemerintah pada prinsipnya siap mendukung proses penetapan kawasan Natuna sebagai Geopark Dunia oleh UNESCO, setelah tahun ini ditetapkan sebagai salah satu dari 15 Geopark Nasional di Indonesia, terkait regulasi Natuna akan mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga komitmen menjaga kawasan wisata.

Untuk pembenahan sebagai kawasan kepulauan seperti Natuna tentu perlu anggaran yang besar, oleh karna Kami minta Bappenas bisa memahama ini demi kemajuan Natuna, ujar Hamid saat pembukaan FGD.

Guna mendukung Natuna sebagai kawasan Geopark Nasional, tentu terjamin jaringan telekomunikasi ( signal ) diselurah kawasan Natuna, agar komunikasi kepemerintah pusat menjadi lebih lancar, harap Hamid.

Selain itu, Nova menuturkan beberapa hal telah diidentifikasi terkait kelemahan dan kekuatan yang dimiliki Natuna bila ingin menjadikan Geopark Dunia yang diakui UNESCO. Pemerintah harus bisa menciptakan atraksi, aksesibilitas, akomodasi serta beberapa lainnya yang mendukung.

Ia menuturkan, keuntungan dari suatu situs menjadi bagian dari Geopark UNESCO adalah terjaganya kelestarian situs dan meningkatnya kunjungan turis ke kawasan tersebut.

Didi menuturkan, pada prinsipnya Kemenlu siap memberikan bantuan dan dukungan sesuai kewenangannya, kemudian tanggal 20 Desember mendatang tim assesor dari UNESCO akan berkunjung ke Natuna. Maka perlu peran pemerintah daerah mendampingi dan menerima catatan yang diberikan mereka sebagai masukan untuk diperbaiki.

Ia menuturkan, melalui kegiatan FGD ini, dapat mengindentifikasi hambatan sekaligus maupun aspek penunjang pola kebijakan, kebutuhan infrastuktur yang dibutuhkan.

Tugas mereka ke depan, berupaya mengembangkan pulau-pulau kecil (SIDI) di Natuna menjadi Geopark UNESCO yang direncanakan bisa terealisasi 2019 mendatang.

Berbagai persiapan harus dilakukan, termasuk menyelesaikan catatan-catatan yang diberikan tim dari penilai. Mulai dari akses transportasi yang masih mahal, pembuatan papan tulisan mengenai sejarah kawasan itu serta lainnya.

Kita memiliki beberapa lokasi pulau-pulau yang berpotensi sebagai kawasan wisata di Natuna. Mudah-mudahan pembangunannya terealisasi dengan harapan kita, akan banyak turis yang datang berlibur ke Natuna. Ini akan mempercepat kemajuan perekonomian masyarakat sekitar, papar Didi.

Masih Didi, Natuna ada batu granit yang berusia lebih dari 100 juta tahun dan situs-situs laut lainnya yang bisa menjadi Geopark Maritim. Selain itu, aspek budaya dan sejarah Natuna juga perlu terus didalami dan dilestarikan. ***

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *