Pengaturan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Usaha Pertambangan

Bintan, (Kepripos).-
Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara yang Indonesia dijamin oleh Pasal 28H UUD 1945. Perlindungan hukum lingkungan terhadap pengelolaan pertambangan pada UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kenapa kita tidak belajar dari pengalaman yang ada bahwa telah terjadi kerusakaan alam ketika Pertambangan Buaksit dan Timah di Wilayah Provinsi Kepri sejak dulu meninggalkan luka, akibat tidak terkontrolnya dan kurangnya pengawasan.

Jika terus dibiarkan tanpa penataan yang benar, daerah yang terdiri dari gugusan pulau-pulau ini bakal terancam kerusakan secara fatal.
Harus diakui sejak ditutupnya kegiatan Pertambangan Bauksit dan Timah kondisi ekonomi dibeberapa daerah khususnya Bintan dan Tanjungpinang merosot tajam. Kondisi ini tentunya jangan menjadi alasan pembiaran terjadinya kerusakan lingkungan.

Di sebabkan pertambangan Bauksit dan Timah sebagai sumber kekayaan alam yang tidak dapat diperbarui, maka pemanfatannya harus jelas untuk daerah dan sebesar-besarnya kemakmuran warga masyarakat dengan meminalisir terjadinya kerusakan lingkungan.

Dilihat dari kacamata Lingkungan Hidup, usaha pertambangan Bauksit dan Timah ini dianggap paling merusak dibanding kegiatan-kegiatan eksploitasi sumberdaya alam lainnya. Antara lain dapat merubah bentuk benteng alam, merusak atau menghilang vegetasi, menghasilkan limbah tailing, maupun batuan limbah, serta menguras air , tanah dan air permukaan.

Jika tidak direhabilitasi, lahan-lahan bekas pertambangan akan membentuk kubangan raksasa dan hamparan tanah gersang yang bersifat asam.

Timbul dampak negatif dalam pengelolan pertambangan, berupa pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Artinya, harus ada ditegaknya sarana pencegahan dan penanggulan pencemaran dalam hukum lingkungan.

Menurut Ketua LSM Posraya Kepri Sofian, bahwa masalah lingkungan yang sedemikian kompleknya memperlukan penyelesaian dari berbagai displin ilmu, seperti kesehatan lingkungan, biologi lingkungan, kimia lingkungan, ekonomi lingkungan dan hukum lingkungan. Peranan hukum lingkungan terutama mengatur kegiatan-kegiatan yang mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan dan menuangkan kebijakan lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan.

Hukum lingkungan menyediakan instrumen-instrumen untuk perlindungungan lingkungan hidup, dalam hal sebagai sarana pencegahan pencemaran yaitu: baku mutu lingkungan, Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL), Izin lingkungan, Instrumen Ekonomic, dan audit lingkungan. Antara baku mutu lingkungan, AMDAL dan perizinan lingkungan memiliki hubungan yang saling terkait dalam rangka berfungsi sebagai pencegahan pencemaran lingkungan.

Perlindungan dalam pengelolaan pertambangan, dalam hal ini diwujudkan dengan mempergunakan sarana pencegahan lingkungan berupa istrumen ekonomi lingkungan hidup. Hukum lingkungan berisi kebijakan lingkungan yang bertujuan utama mencegah pencemaran lingkungan. Sarana utama yang dalam ini berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan adalah pengaturan langsung instrumen ekonomik.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Dari segi kontribusi kepada PAD sektor Tambang tidak dominan dibandingkan dengan: perdagagan/hotel dan restoran, industri pengelolahan, jasa, keuangan, persewaan dan jasa perusahan dan sumber PAD lainnya.**(M. Syafri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *