Potensi Kecurangan di Pilkada 2018. Bagaimana Tanjungpinang?

TANJUNGPINANG,(Kepripos.co.id)-

Pilkada serentak pada tahun 2018 akan berbeda nuasanya dibanding pilkada serentak Tahun 2017. Provinsi Kepulauan Riau daerah yang melaksanakan Pilkada 2018 hanya Kota Tanjungpinang. Tentu ini akan menjadi perhatian serius dalam pelaksanaannya tentu sebagai ibukota Provinsi menjadi birometer berjalannya pesta Demokrasi lima tahun sekali, apakah akan menjadi contoh yang baik atau sebaliknya. Selanjutannya Pilkada serentak 2018 berbau Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Dari Pantaun dan analisa tim Kepripos, bahwa sosialisasi dan kampanye politik masing masing calon pun sudah dilaksanakan. Calon kepala daerah makin sering turun ke lapangan, berdialog dengan warga dan meyakinkan pemilih bahwa merekalah calon terbaik untuk daerah. Suasana tak seperti saat menjabat, maklum lagi merayu pemilihnya.

Namun, dalam beberapa kali pelaksanaan pilkada langsung sejak 2005, berbagai kasus kecurangan-kecurangan pelaksanaan pilkada masih saja sering terjadi. Pihak-pihak yang berkepentingan mencoba merekayasa kemenangan dengan segala cara dengan tujuan untuk memenangkan pemilihan dan meraih kursi kekuasaan.

Di berbagai Daerah dalam Pilkada serentak bahwa masih banyak kecurangan tersebut bisa saja terjadi dari hulu pelaksanaan pilkada hingga hilirnya. Pelanggaran paling sering diadukan adalah soal netralitas ASN dan birokrasi yang disebabkan ikut sertanya calon mantan petahana dalam pesta demokrasi tersebut. Biasanya, tindak pelanggaran kecurangan itu melibatkan perangkat pemerintahan desa/lurah, pegawai negeri sipil (PNS) dan struktur penyelenggaran pemilu di tingkat KPPS dan PPS.

Berikut ini adalah beberapa potensi kecurangan pelaksanaan pilkada di berbagai Dearah di Indonesia:

Penggelembungan daftar pemilih tetap (Daftar Pemilih Tetap). Kecurangan ini paling sering dilaporkan oleh pasangan calon atau peserta pilkada kepada Badan Pengawas Pemilu. Kacaunya DPT menyebabkan salah satu pasangan calon khawatir pemilih di basis suaranya tidak bisa menggunakan hak konstitusionalnya.

Idenitas ganda. Klaim kecurangan karena identitas ganda terjadi karena kesalahan saat perekaman identitas menjadi KTP elektronik (e-KTP). Maraknya identitas ganda ini ditenggarai bertujuan untuk menggelembungkan suara dari calon kandidat tertentu.

Politik Uang. Inilah pelanggaran pilkada yang paling sering dibicarakan.
Istilah politik uang adalah penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan pemilih. Biasanya pasangan calon atau tim suksesnya memberikan uang kepada pemilih dengan perjanjian akan dipilih di TPS.

Misalnya: janji kepada perangkat Desa/Lurah sampai ke RT/RW akan memberi segala fasilitas dan Uang jika sukses meraih suara di wilayahnya. Biasanya ini dilakukan oleh sang Kades dan Lurah yang masih aktif untuk mempengaruhi para RT/RW. Mungkin dulu sang Lurah/Kades terhutang budi dengan sang calon atau di iming-iming jabatan lain bila calon terpilih.

Contoh: di era digital ini dapat di manfaatkan fasilitas adanya keterlibatan langsung ASN setingkat Lurah, Camat dan lainnnya lewat group WA yang sulit di pantau kecuali ada yang membocorkannya. Artinya, peluang terlibatnya ASN dalam Pilkada serentak sangat besar.

Artinya, berbagai cara para calon melakukan bagaimana bisa menang walau itu harus mencederai arti dan makna Pilkada itu sendiri. Semoga Pilkada di Kota Tanjungpinang 2018 ini tidak terjadi hal-hal yang dapat menjadi contoh yang buruk seperti yang terjadu didaerah lain saat pilkada serentak tahap satu dan dua.***

Laporan: boby/red.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *