Proses Hukum Perusahaan Tambang Langkahi Perizinan

Tanjungpinang, (Kepripos).-
Ketika penegak hukum sudah tidak mampu lagi menegakan hukum disebabkan sudah menerima setoran dari pelaku pelanggaran hukum. Maka mandul semua produk hukum tersebut. Disinilah perlunya peranan DPRD selaku badan pengawas serta LSM yang masih peduli untuk terus berteriak agar dilakukan proses hukum secara benar dan objektif. Jika semuanya diam maka akan menjadi lahan korupsi yang berdampak pada kerusakan alam dan kerugian negara.

Aktivitas eksploitasi penambangan timah diduga ilegal dikawasan Gunung Bintan desa Sri Bintan, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan dan Penambang Bauksit di Tembeling dan Kota Tanjungpinang masih berlangsung. Kegiatan tersebut jelas tidak memiliki izin sesuai pernyataan Gubernur Kepri.

Diketahui untuk sementara informasi yang berhasil dihimpun ada dua atasnama Perusahaan yang beroperasi di Bintan yakni: PT Adi Karya Sukses selaku Penambang Timah dan PT Gunung Bintan Abadi (GBA) milik Sun Meng Liang alias Aliang, mulai mengeruk biji bauksit yang terkandung diarea seluas 120 hektare (Ha) didaerah Kelurahan Tembeling, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan dilokasi yang berbatasan langsung dengan Markas Kompi Senapan A Yonif Raider 134 Tuah Sakti.

Lalu di Kota Tanjungpinang diketahui baru ada 2 lokasi yang sudah beroperasi yakni kawasan Dompak dan Singgarang. Tidak diketahui izin apa yang dimiliki para perusahaan penambang tersebut.
Anehnya dilapangan mereka semua pada mengaku memiliki Izin untuk melakukan Eksploitasi.

Terlepas memiliki izin atau tidak, jelas di duga para penambang telah melanggaran UU No.26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang serta Perda RTRW Kab/Kota. Hal ini jelas bisa diproses hukum dengan sanksi Pidana kepada Pemilik Perusahaan dan Pejabat Pemberi Izin.

Nah, jika ternyata mereka tidak memiliki izin sesuai kondisi dilapangan maka segala sanksi dapat dikenakan kepada Perusahaan Penambang tersebut sesuai peraturan yang berlaku terkait soal Tambang illegal ini.

Lantas kenapa ada kesan dibiarkan oleh Aparat Penegak Hukum di Provinsi Kepri ini? Benarkah mereka belum mengetahui? Atau ada unsur pembiaran terjadinya pelanggaran hukum itu terjadi? Jika semua ini benar, jelas ada penyalagunaan wewenang. Nah, tentu reaksi dari Penegak Hukum ini sangat ditunggun oleh masyarakat saat ini dan mari kita berpedoman dengan praduga tidak bversalah, ungkap sumber media ini.

Menilik kembali pernyataan Gubernur bahwa belum ada yang diberikan izin Tambang Timah dan Bauksit dapat dipastikan bahwsa diduga pihak perusahaan hanya memiliki permohonan izin untuk melakukan Penelitian lapangan serta proses administrasi dibawah, bukan melakukan Eksploitasi.

Namun dilapangan melihat banyak alat berat dan Dump Truck serta alat lainnya menunjukan bahwa sudah dimulai Oparesi Produksi, jelas ini telah menyalahi izin yang dimiliki dan wajib di batalkan seluruhnya proses perizinannya, jika lokasi tersebut sudah sesuai RTRW dan UU Tata Ruang.

Menurut Sofian ketua LSM Posraya Kepri bahwa, soal goncang gancing soal Tambang Timah dan Bauksit di Bintan dan Tanjungpinang sebaiknya DPRD Kab/Kota melakukan sidak kelokasi dengan mengikut sertakan Satpol PP, agar jelas persoalannya. Apakah benar perusahaan tersebut telah memiliki Izin sesuai peraturan yang berlaku. Apakah Lokasi Areal Tambang sesuai peruntukannya yang tertuang didalam Tata Ruang Kab/Kota dan sesuai UU tata Ruang.

Artinya, peranan DPRD yang membidangi soal Tambang, Perizianan, Lingkungan, Hutan dan Pertanahan jangan diam dan lambat merespon persoalanan ini. Apakah fungsi pengawasan juga ikut “Mandul” karena di duga ada faktor “X”. **(Tim Red)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *