SK Pemberhentian bisa diproses tanpa berkas SK Pergantian PAW

Tanjungpinang, (kepripos. co.id)-

Proses Pengunduran Legislator sebagai bentuk konsekeunsinya, mereka harus mundur dari anggota DPRD ketika di tetapkan oleh KPU sebagai calon di Pilkada.

Sesuai Peraturan berkas Rahma sudah lengkap untuk di keluarkan SK Pemberhentiannya. **

Menurut Muslim Matondang sebagai pengamat politik bahwa, Surat pengunduran diri disampaikan kepada Sekretaris DPRD, pimpinan DPRD, Komisi dan fraksi. Selanjutnya pihak DPRD membuat surat keterangan yang ditujukan ke KPU( Komisi Pemilihan Umum ) dengan lampiran berkas lainnya. Surat keterangan pengunduran diri dari DPRD yang menjadi dasar KPU menetapkan sebagai Calon. Artinya, disini kewajiban anggota DPRD untuk proses pengunduran diri karena ditetapkan sebagai Calon di Pilkada sudah terpenuhi.

Nah, untuk proses di eksekutif (Pemko/Pemkab atau Provinsi) ada dua langkah yang dibisa dilakukan yakni proses SK Pemberhentian dan SK Pergantian dan tidak melanggar peraturan yang ada. Jelasnya, berkas yang disampaikan DPRD ke Walikota untuk diteruskan ke Gubernur boleh berkas untuk proses SK pemberhentian saja atau keduanya yakni pemberhentian dan PAW. Jadi tak ada alasan tidak memproses walaupun berkas PAW tidak dilampirkan dan itu bisa dilakukan kemudian.

Jika proses PAW sekaligus mau dilaksanakan atau SK Pergantian, maka partai tempat yang bersangkutan berkarir akan mengajukan calon pengganti Antar Waktu (PAW).

Jika proses SK pemberhentian yang dilakukan setelah ditetapkan sebagai calon di pilkada. Artinya, jika surat pengunduran diri Rahma tidak ada disertakan sebagai calon PAW-nya maka Pemko Tanjungpinang dan Gubernur cukup melakukan proses SK Pemberhentian saja. Karena sifatnya mendesak sesuai kebutuhan yang ditentukan oleh PKPU.

Tapi, jika berkas sudah lengkap dengan PAW maka Pemko Tanjungpinang dan Gubernur langsung proses pemberhentian dan sekaligus PAW. Hal ini dilakukan jika pihak Parpol sudah mempersiapkan proses PAW. Artinya, secara hukum dan administrasi proses SK pemberhentian bisa didahulukan tanpa menunggu proses SK pergantian (PAW) guna menghindar upaya penjegalan atau penghambatan anggota DPRD maju dalan pilkada.

Soal SK pemberhentian jika tidak dalam kebutuhan syarat di Pilkada pihak Pemko/Pemkab dan Provinsi biasanya, meminta kepada parpol surat pemberhentian itu sekligus diusulkan untuk PAW nya. Artinya, partai begitu menetapkan anggotanya sebagai calon sebaiknya siapkan PAW nya. Sebab, jangan sampai diberhentikan baru menunggu PAW, hal ini menghindari terjadinya kekosongan satu anggota dewan.

Disini saya hanya ingin menjelaskan bahwa soal SK Pemberhentian dan SK Pergantian bisa dipisahkan prosesnya karena kebutuhannya mendesak dan ini tidak melanggar UU atau peraturan yang ada.

Artinya, soal SK pemberhentian Rahma yg ditetapkan sebagai calon wakil walikota Tanjungpinang oleh KPU bisa diproses sesuai aturan yang berlaku. Pihak Pemko Tanjungpinang tidak perlu menunggu proses PAW untuk meneruskan ke Gubernur provinsi Kepri, ungkap Muslim Matondang.

Sebenarnya tidak ada alasan memperlama atau mempersulit proses pemberhentian calon yang berlatar belakang anggota DPR, DPRD, TNI, Polri ataupun PNS.

Sebab berdasar putusan Mahkamah Konstitusi (MK), ketika mereka ditetapkan sebagai pasangan calon, maka pada saat itu juga mereka sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, DPRD, TNI, Polri, maupun PNS.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah secara tegas menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah.

Dengan mendasarkan pada putusan itu maka MK secara tegas menyatakan bahwa calon kepala daerah yang berasal dari anggota DPR, DPD, DPRD harus mengajukan surat pengunduran diri sejak ditetapkan sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

“Mestinya mereka otomatis kehilangan statusnya sebagai sebagai anggota DPR, DPRD, TNI, Polri ataupun PNS seketika ditetapkan sebagai pasangan calon. Sehingga pejabat berwenang bisa langsung mengeluarkan SK pemberhentian”.

Untuk anggota DPRD kabupaten/kota, ketika si anggota sudah ditetapkan KPU sebagai pasangan calon, maka Pejabat Walikota Tanjungpinang meneruskan proses ke gubernur agar bisa langsung mengeluarkan SK pemberhentian secara otomatis tak perlu bertele-tele atau mempersulit sampai menunggu berkas PAW atau untuk proses SK Pergantian. Sebab proses SK pemberhentian bisa dipisahkan dengan proses SK PAW.

Namun begitu soal SK pemberhentian ini juga tidak bisa mengagalkan pencalonan Rahma yang sudah memenuhi syarat, dan surat keterangan bahwa dalam proses dapat menjadi penganti SK.

Hal ini juga menghindari agar SK Pemberhentian ini, tidak jadi masalah karena dipolitisasi oleh pihak tertentu untuk menyandera atau menggagal pencalonan seseorang di Pilkada. ***

Laporan: boby/red.**

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *