Soal Mega Star, Sidang Praperadilan Polda Kepri Ditunda

Batam (Kepripos.co.id)-

Buntut pelaporan pihak perusahaan Mega Star terhadap, CP selaku acounting di PT Laut Mas ke Ditkrimum Polda Kepri berbuntut panjang. Bersama kuasa hukumnya, Cp, melakukan gugatan Praperadilan atas penetapan tersangka dirinya yang dinilai tidak memiliki dasar beperkara hukum.

Sidang perdana praperadilan dengan pemohon, Cp dan termohon, Ditkrimum Polda Kepri digelar Pengadilan Negeri Batam, Kamis (3/5/2018).

Namun, sidang yang dipimpin hakim tunggal, Chandra SH, hanya dihadiri termohon yang didampingi kuasa hukumnya, Amir Mahmud SH, dan Ibnu Hajar. Sedangkan termohon tidak tampak hadir diruang sidang.

Menurut hakim, pihak Ditkrimun tidak dapat hadir disebabkan ada keperluan lain yang mendesak. Hal itu disampaikan pihak termohon melalui sebuah surat yang dibacakan diruang sidang. Dan akhirnya sidang praperadilan ini harus ditunda.

“Sebenarnya, kalau sidang praperadilan pemberitahuan penundaan tidak boleh melalui surat menyurat,” ujar Chandra SH.

Disisi lain, hakim berpendapat sidang ini Ferstek. Artinya, sidang tidak dapat dilanjutkan jika hanya dihadiri salah satu pihak.

Dalam sidang itu, kuasa hukum pemohon sempat mempertanyakan surat permohonan penundaan sidang oleh pihak termohon yang dibacakan hakim. Pasalnya, pada amplop itu tertulis Ditkrimum, sedangkan pada lembaran surat permohonan penundaan sidang ditandatangani oleh Ditkrimsus.

“Saya tidak tahu, mungkin ada kesilapan atau bagaimana, tidak ada penjelasannya,” ujar Chandra SH menjawab pertanyaan para kuasa hukum termohon.

Selanjutnya, hakim menunda sidang perdana praperadilan ini, dan dilanjutkan pada, Jumat (18/5/2018).

Usai sidang, kuasa hukum termohon saat dikonfirmasi Kepripos.co.id membeberkan fakta yang mengejutkan hingga kliennya berani menempuh jalur hukum praperadilan.

“Klien kami tidak bersalah, namun mengapa ditetapkan menjadi tersangka. Kalau memang Mega Star merasa dirugikan, harusnya disebutkan apa saja yang dirugikan. Pihak Mega Star tidak dapat membuktikan kerugian keuangan mereka yang saat itu ditangani oleh klien kami,” kata Amirudin Mahmud SH.

Menurut Amir, pihak Ditkrimum Polda Kepri harusnya menolak laporan yang dilakukan pihak Mega Star. Yang perlu digaris bawahi adalah perusahaan itu berada di Singapura yang tidak memiliki izin untuk beperkara hukum di Indonesia. Artinya, Singapura tidak boleh mengintervensi hukum yang berlaku di Indonesia.

“Boleh saja mereka berpekara hukum di Indonesia, tapi mereka harus melalui agen mereka di Indonesia, dalam hal ini PT Laut Mas,” tegas Amir.

Ia juga mengkritisi pihak Mega Star yang melakukan pelaporan ke Polda Kepri memakai jasa Chan CHun Wei (CCW) asal Singapura. Didalam berkas laporan CCW bergerak dibidang Finance Mega Star Shiping Pte.Ltd yang disebut sebagai penerima kuasa direktur.

“Ini di Indonesia, bukan di Singapura. Tidak ada legal standing mereka melakukan berpekara hukum di NKRI tercinta ini,” tegas Amir.

Parahnya lagi, mengapa Mega Star hanya melaporkan satu orang saja di PT Laut Mas, mengapa tidak sekalian perusahaan itu turut dilaporkan.

“Ini namanya aneh kan,” tutup Amir.

Seperti diketahui, Mega Star adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkapalan. Perusahaan asal Singapura ini beroperasi di Indonesia dan mempercayai PT Laut Mas sebagai agennya. Hal itu berdasarkan aturan pemerintah yang melarang perusahaan asing beroperasi praktis di Indonesia, kecuali memiliki agen resmi yang berbadan hukum Indonesia. *

Laporan: Handreas)*

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *