Soal Tambang, DPRD Berhak Awasi Sesuai UU

Tanjungpinang, (Kepripos).-
Munculnya beberapa lokasi Tambang Bauksit dan Timah beroperrasi di Bintan dan Kota Tanjungpinang khususnya diwilayah Provinsi Kepri yang mengaku telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kadis ESDM Provinsi Kepri, timbulkan masalah. Sebab, masyarakat yang merasa dirugikan dengan keberadaan Tambang tersebut harus mengadu kemana, apa harus ke Provinsi.

Hasil Wawancara Kepripos dengan Hot Asi Silitonga Anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang membidangi Komisi 3 menjelaskan bahwa, pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan Tambang dapat mengadu ke DPRD.
Sebab, DPRD tetap berperan dalam pengawasan terhadap operasional pertambangan meski kewenangan diambil alih pusat sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor: 2 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Meski ada kebijakan pengalihan kewenangan dari daerah ke pusat, ternyata tidak mempengaruhi tugas dan fungsi dewan sebagai pengawas dalam tata kelola pertambangan di kabupaten,” ungkap Hot Asi Silitonga DPRD Kota Tanjungpinang.

Menurut Anda, bukankah kewenangan Kab/Kota dicabut secara otomatis pengawasan oleh DPRD Kota/Kab juga hilang?
Begini soal pemangkasan wewenang Kab/Kota terkait dengan kebijakan tersebut adalah pembatasan kewenangan bagi eksekutif dalam memberikan perijinan usaha pertambangan. Nah, untuk Legislatif ngak ada dan ngak bisa. Makanya, Konsekuensi atas kebijakan ini, segala pengaturan atau tata kelola pertambangan termasuk perijinan dan anggaran, menjadi beban pemerintah pusat dan Provinsi, bukan lagi tanggung jawab daerah kab/kota.

Selanjutnya, politisi Partai Gerinda ini menyebut, pemerintah daerah khususnya legislatif tetap berperan dalam pengawasan dan rekomendasi terhadap pengajuan perijinan perusahaan yang bersangkutan, karena keberadaan operasional tambang memang berada di daerah, ungkap Hot.
Lalu soal adanya operasi Tambang Bauksit di Wil Kota Tanjungpinang dilokasi Dompak dan Singgarang.

Hot Asi Silitonga mengatakan bahwa soal tambang Bauksit di Dompak sudah ditangani oleh pihak Kepolisian. Tapi soal tambang di Singgarang saya baru dengar kalau ada yang operasi. Kita akan sidak lapangan soal itu, jelasnya.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi legislatif tersebut, Kementerian ESDM melalui Deputi juga membuka diri adanya informasi dan masukan, apapun terhadap profil dan kinerja perusahaan yang beroperasi di daerah, dan ini menjadi pertimbangan pusat.
Diketahui, menyusul diberlakukannya peraturan tersebut, banyak pemerintah daerah tidak lagi bisa mengeluarkan izin tambang. Poin penting ini tertuang di lampiran UU No. 23/2014 atas pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa bupati dan walikota tidak lagi berwenang menetapkan wilayah usaha pertambangan (WIUP) serta izin usaha pertambangan (IUP) ke perusahaan. Kewenangan itu kini hanya dimiliki gubernur, dan pemerintah pusat.

Perinciannya, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) di areal tambang yang ada di wilayahnya. Adapun daerah tambang lintas provinsi menjadi kewenangan pusat yang diwakili Kementerian ESDM.

Selanjutnya, diketahui bahwa Pada hari Rabu, 11 Januari 2017, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Tentu aturan baru ini akan mempengaruhi banyak perusahaan mineral dan batubara. Kemudian ada batas ketentuan baru kadar nikel dan bauksit yang bisa diekspor. Dengan berlakunya aturan ini, perusahaan mineral dapat melakukan ekspor nikel kualitas rendah, yang sebelumnya dilarang. Poin penting perubahan yang terdapat pada PP No. 1/2017.**
(Redaksi)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *