Syarat Calon di Pilkada bagi Anggota DPRD

Tanjungpinang, (Kepripos. co. id) –

Masih saja isu penjegalan dalam Pilkada Serentak 2018 menjadi tajuk pembicaraan soal calon yang berasal dari anggota DPRD yang telah membuat Surat Pernyataan Pengunduran diri dengan lampirannya yang disampaikan kepada Ketua DPRD mendapat perlakuan kurang bijak karena proses pengunduran dirinya tersandera oleh persoalan administratif di DPRD.

Sebab, syarat dari pengunduran diri akan mendapat surat keputusan (SK) pemberhentian definitif sebagai salah satu pemenuhan syarat calon kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah keputusan dari lembaga tempat calon bekerja yakni DPRD untuk diteruskan ke Walikota/Bupati dan selanjutnya di rekomendasikan ke Gubernur.

Artinya, celah menghambat calon yang berasal dari anggota DPRD berpotensi dapat di jegal lewat memperlambat surat dari DPRD ke Walikota/Bupati yang diteruskan ke Gubernur. Hal ini berpotensi tidak keluar sampai batas akhir 60 hari waktu yang ditentukan. Ini merupakan upaya untuk menjegal hak konstitusional seseorang untuk dipilih, mengingat aturannya calon bersangkutan akan dibatalkan jika tidak ada SK definitif tersebut dari Gubernur.

Jika hal ini terjadi, saya sungguh prihatin melihat wajah demokrasi melalui Pilkada Serentak 2018 ini mempertontonkan cara kompetisi yang kurang sehat, kurang elok, dan penuh rasa saling intrik, bahkan mencoba menyandera baik kandidat maupun tahapan proses pemilu.

Perlu diketahui oleh masyarakat luas bahwa, setiap calon kepala Daerah/wakil kepala daerah yang berasal Anggota DPRD yang hendak mencalonkan diri baik dari jalur partai atau perseorangan pun harus mendapat persetujuan dari Ketua DPRD sebelum mendaftarkan diri dengan menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dengan lampiran surat pernyataan.

Lalu, surat persetujuan Ketua DPRD dengan lampirannya di sampaikan kepada KPUD berupa berkas pengunduran diri untuk diverifikasi. KPU/KPUD pun memberikan kesempatan pada internal DPRD dalam proses mekanisme pengunduran diri tersebut.

Selanjutnya, prosesnya dilanjutkan ke Walikota/Bupati sebagai proses administrasi yang akan diserahkan kepada Gubernur untuk di keluarkan SK pemberhentian.

Nah, disini letak isu yang selalu ditebar bahwa SK defenitif pemberhentian berdasarkan pengunduran diri syarat sebagai calon tak akan di keluarkan oleh gubernur dengan referensi aturan PAW sebelum mendapat rekomendasi dari DPP Partai asal anggota DPRD tersebut. Jelas telah terjadi gagal faham bagi masyarakat awam jika isu ini ditebar bahwa calon tersebut akan gagal atau bakal gugur yang dapat mempengaruhi dukungan masyarakat kepada Paslon ini.

Untuk diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap instansi semisal ASN, TNI, Polri dan DPRD punya standar berbeda dalam pengurusan surat pengunduran diri. Sebab, mekanisme pengunduran diri sebelum pendaftaran di KPU juga berlaku untuk semua calon dari semua institusi semisal ASN, TNI, dan Polri.

Pada prinsipnya di UU Nomor 10 tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada, Anggota DPR, DPD dan DPRD baik provinsi maupun kabupaten/kota kalau mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah, wajib mengundurkan diri dari keanggotaannya di lembaga-lembaga tersebut.

Mengenai prosedur pengunduran diri tersebut, yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen bermeterai berisi pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Anggota DPRD. Dan, jika telah diserahkan dokumen ini tidak bisa ditarik kembali. Ini jadi bukti keseriusan.

Pada hari ia ditetapkan sebagai calon yang memenuhi syarat, lima hari kemudian calon yang bersangkutan harus menyampaikan dokumen surat keterangan dari pimpinan DPRD atau lainnya sesuai institusinya sebagai bukti yang bersangkutan telah memproses pengunduran diri dari jabatan sebelumnya.

Sementara surat keputusan resmi tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPRD dari Gubernur harus sudah disampaikan 60 hari sejak penetapan calon kepada KPU.

Hal ini juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, Mahkamah secara tegas menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengajukan pengunduran diri secara tertulis sejak ditetapkan menjadi peserta pemilihan kepala daerah.

Untuk itu sahnya pengunduran diri sebagai anggota dewan setelah adanya SK pemberhentian dari Gubernur atau Menteri Dalam Negeri, SK tersebut harus diserahkan kepada KPUD paling lambat pada tanggal 27 juni 2018 nanti.

Nah, sedangkan untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) dampak dari mengundurkan dirinya anggota DPRD tersebut karena calon kepala daerah dapat diproses setelah keluarnya SK pemberhentian resmi sebagai Anggota DPRD. Disinilah masuk ranahnya Partai Politik memproses PAW yang dibutuhkan surat keputusan parpol.

Kesimpulan saya, bahwa untuk anggota DPRD kota/ kabupaten, proses pengunduran diri harus melalui persetujuan gubernur sebagai syarat yang disampaikan ke KPUD tidak ada kaitan dengan Proses atau mekanisme langkah selanjutnya yakni proses PAW. Lalu, setelah SK pemberhentian keluar, anggota dewan tidak lagi berhak mendapat gaji dari DPRD. Gaji berhenti setelah SK dari gubernur turun.**

Penulis: Muslim Matondang
(Pemimpin redaksi Kepripos. co. id)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *