Tidak ada Kejelasan di Tanjungpinang, Kasus Website Berbau SARA dibawa Ke Jakarta

Tanjungpinang,(Kepripos. co. id) –

Kasus konten berbau SARA menyingung tiga suku dan agama di Kota Tanjungpinang yang tayang di website jdlh.tanjungpinang.go.id, milik Pemerintah Kota Tanungpinang berdiri sejak tahun 2014 itu dilaporkan dan masih mengendap di Polresta Tanjungpinang dari tanggal 19 Januari 2017, lalu.

Melihat kondisi ini pihak Pengurus Yayasan Kekerabatan Keluarga Batak Islam (YKKBI), selaku pihak pelapor, telah menindaklanjuti laporannya dengan mengadukan hal ini Ke Kapolres Tanjungpinang serta masalah ini dibawa ke sejumlah institusi/lembaga yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, Jakarta pada tgl 27 Februari 2018, kemarin.

Bukti terima laporan ke beberapa lembaga di Jakarta

Menurut Muslim Matondang dan CH Pasaribu selaku Pendiri/Pengurus Yayasan KKBI Kota Tanjungpinang membenarkan jika pihaknya telah membawa kasus konten SARA itu ke ke Mabes Polri, KompolNas, Kejaksaan Agung, Mendagri, dan Kemenko Polhukam di Jakarta,” ungkap CH Pasaribu, kepada Kepripos. co. Id , Senin (5/3), di Tanjungpinang.

Muslim menegaskan, pihaknya sangat kecewa karena pengaduan terkait konten SARA yang tayang d website jdlh.tanjunglpinang.go.id, milik Pemerintah Kota Tanungpinanping, belum mendapat titik terang, dan kami akan terus memantau perkembangan kasus ini sampai ada yang bertanggungjawab dan di hukum sesuai yang berlaku.

Bukti terima laporan ke Mabes Polri

foto saat habis membuat pengaduan di Polresta Tanjungpinang pada tgl. 19 Januari 2017 yang lalu. **

Seperti diberitakan beberapa bulan yang lalu bahwa Yayasan KKBI, melalui pengurusnya CH. Pasaribu, Muslim Matondang dan Sulton Nasution, melaporkan konten SARA di laman jdlh.tanjungpinang.go.id, milik Pemko Tanjungpinang, ke Polres Tanjuninang, pada 19 Januari 2018 lalu. Kasus ini sempat heboh karena isi konten yang diduga berisi suku, agama dan ras (SARA) yang diposting di laman resmi website Pemko Tanjung, berbuntut panjang.

“kami saat itu melaporkan atau membuat pengaduan ke Polres Tanjungpinang yang diterima atau ditangani oleh sudah Unit Pidum, Reskrim Polres Tanjungpinang,” kata CH Pasaribu, Pembina Yayasan KKBI Tanjungpinang kepada wartawan, di Mapolres Tanjungpinang. CH Pasaribu didampingi oleh pengawas dan ketua Yayasan KKBI.

Hal senada diungkapkan Muslim Matondang, pengawas Yayasan KKBI. “Laporan ini agar ditindak lanjuti segera, agar ada kepastian hukum. Saya berharap pengelola website bertanggung jawab terhadap isi website tersebut,” tegas Muslim Matondang yang turut hadir saat itu Arnedi dari warga suku Minang, Albert Sutan, sesama dari suku Minang.

Dalam laman website tersebut, suku Batak disebutkan berimigrasi ke Kepulauan Riau dengan ambisi menguasai perekonomian dan politik dengan disertai misi penyebaran agama melalui gereja HKBP.

Disebutkan pula bahwa suku Batak banyak terlibat dalam usaha ‘peminjaman uang’, tambal bal, tukang parkir, kuli pelabuhan, kuli bangunan, advokat hingga menjadi anggota DPRD.

Sedangkan suku Minang disebutkan dalam website tersebut sebagai daerah yang tidak berkembang, yang membuat banyak penduduknya tidak sejahtera dan kehilangan rasa cinta tanah air.

Suku Sunda dijelaskan sebagai suku yang wanitanya banyak bekerja di klub malam, salon dan panti pijat, dengan harapan dinikahi oleh pria-pria tua asal Singapura, yang banyak ditemukan du Kepri pada hari Sabtu dan Minggu.***red

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *